PEMERINTAH DIDESAK BENTUK DEWAN LOGISTIK

Sabtu, 28 Nopember 2009

JAKARTA (Suara Karya): Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) mendesak pemerintah segera membentuk Dewan Logistik Nasional (DLN), sekaligus menetapkan payung hukumnya. Saat ini, bisnis logistik harus mengikuti aturan dari sejumlah departemen/kementerian yang berbeda-beda sehingga hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.

Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnaen menyebutkan, selain membentuk DLN, para pelaku bisnis di bidang logistik juga berharap adanya keinginan kuat dari pemerintah dengan menetapkan cetak biru. Ini dilakukan guna menekan beban biaya pengiriman barang yang mencapai 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 300 triliun.

Menurut dia, pengusaha logistik membutuhkan kejelasan regulasi dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk DLN yang menyinkronisasikan peraturan-peraturan mengenai logistik dari sejumlah instansi pemerintahan. Nantinya, DLN harus diisi dari kalangan profesional, akademisi, dan perwakilan dari Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Pekerjaan Umum, Bappenas, serta Kadin Indonesia.

"Sekarang saja sudah banyak perusahaan angkutan darat, terutama di Batam, yang hampir mati. Ini karena truk-truk dari negara lain juga mengangkut barang di sana," katanya di Jakarta, kemarin (25/11), usai pembukaan acara "Indonesia Supply Chain and Logistic Conference 2009".

Keinginan soal kejelasan payung hukum ini juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita. Menurut dia, biaya angkutan yang tinggi berpengaruh pada harga jual suatu barang/jasa di pasaran.

Jika pengelolaan logistik dilakukan secara benar dan terarah, maka dapat menekan biaya menjadi hanya 18 persen dari PDB. Mengingat dalam kondisi kisruh, maka diperlukan adanya pembenahan secara menyeluruh dan revolusi regulasi bidang logistik. Ini dilakukan juga sebagai persiapan untuk menghadapi pasar bebas pada 2012 mendatang.

"Kita harus melakukan revolusi di bidang logistik agar tidak tertinggal dengan negara lain. Di Thailand biaya logistik hanya 16 persen dari PDB, sementara di AS hanya 10 persen. Pemerintah harus cepat mengesahkan cetak biru logistik karena sudah selesai dibahas sejak tahun lalu, dan saat ini berada di Menko Perekonomian," katanya.

Zaldy menjelaskan, pengesahan cetak biru logistik juga untuk mengantisipasi terbitnya peraturan pemerintah (PP) atau undang-undang baru yang bersinggungan dengan sektor logistik. (Syamsuri S)



http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=240906