Y O U R....V I S I O N....I S....O U R....M I S S I O N

Thursday, December 30, 2010

MENJADI MANUSIA LUAR BIASA

Dari Rapat Tinjauan Manajemen XII


Di dunia marketing kita tahu pentingnya kita menjadi orang yang “BEDA” dari kebanyakan orang lain sehingga pelanggan (atau calon pelanggan) akan mendapatkan gambaran karakteristik khas yang kita miliki yang diharapkan juga dapat memberikan nilai tambah. Ternyata, menjadi orang atau sesuatu yang beda tadi tidaklah cukup pada saat ini, kita harus menjadi orang yang “LUAR BIASA” untuk dapat mencapai prestasi yang maksimal di tahun-tahun mendatang.

Wacana yang memotivasi ini muncul dalam kesempatan penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen ke-12 (RTM-XII) PT FPS Indonesia yang berlangsung pada 28-29 Desember 2010 di Graha Iska 165, Jakarta. Sebagaimana biasa, rapat ini diikuti oleh para kepala cabang seluruh Indonesia dan tim manajemen FPS Indonesia pusat.

Kenaikan Budget 100%

Agenda rutin penyelenggaraan RTM adalah verifikasi, evaluasi, maupun rencana tindak lanjut (action plan) pencapaian kinerja baik terhadap proses bisnis itu sendiri maupun proses manajemen pada umumnya dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu (SMM) yang berdasar pada standar ISO 9001:2008. Sementara itu, agenda RTM di penghujung tahun juga memasukkan aspek perencanaan dalam bentuk pembahasan Budget dan pemastian bahwa action plan yang dicanangkan cabang-cabang relevan dengan besarnya angka Budget yang “diajukan”.

Besaran angka Budget cabang-cabang berkisar antara 30% sampai dengan di atas 2000%. Cabang dengan pencapaian bagus di tahun 2010 kenaikannya tidak terlalu besar. Tapi, cabang dengan pencapaian kurang bagus di tahun 2010 akan mengalami kenaikan berkali-kali lipat. Meski demikian, secara keseluruhan (corporate) kenaikan budget tersebut adalah sebesar 100% (net profit) dari estimasi pencapaian 2010.

Menjadi “manusia luar biasa” menjadi relevan bagi setiap cabang untuk paling tidak mempertahankan kinerja terbaik yang telah dicapai dalam 2010, dan bahkan sangat relevan khususnya bagi cabang-cabang yang masih belum stabil perolehan dan pencapaian / realisasi budgetnya.

Perkuat Diri Masing-masing Cabang

Salah satu hal penting lain yang disampaikan dalam RTM adalah penyampaian rancangan revisi struktur organisasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak menguntungkan di masa mendatang. Hal-hal yang tidak menguntungkan yang kita ketahui bersama itu misalnya adalah adanya penunjukan agent baru oleh FPS Singapore untuk Bangkok, Durban, dan juga Hongkong.

Terkait dengan rancangan itu, disampaikan juga hasil proses analisis pekerjaan yang berupa uraian pekerjaan (job description). Jobdes revisi ini merupakan rangkuman masukan dari cabang-cabang yang kemudian di-split lagi sesuai kondisi ideal yang diharapkan di masa mendatang. Setidaknya ada 37 pos / jabatan yang telah teridentifikasi dan penerapan di cabang-cabang diharapkan mengacu pada dokumen ini dengan adaptasi sesuai dengan besar dan kapasitas cabang.

Tujuan dari revisi struktur dan refresh jobdes tersebut juga dalam rangka penguatan cabang-cabang termasuk kemungkinan penciptaan bisnis baru.

“Cabang port (cabang yang melakukan konsol, red) tidak boleh tergantung pada cabang lain (cabang supporting, red). Dan, diharapkan nantinya Manajer Area dapat menciptakan peluang bisnis baru”, demikian disampaikan Pak Iskandar dalam membuka rapat dua hari itu.

Pembekalan
Dalam kesempatan RTM itu diberikan pula pembekalan yaitu semacam “resep” bagaimana menjadi orang yang luar biasa tadi dalam dua sesi training : training motivasi oleh Pak Hendi dan leadership training bertajuk “Manager yang Efektif” oleh Pak Oktaf dari OPZ & Rekan Consulting.

Untuk menjadi orang yang luar biasa dibutuhkan setidak-tidaknya :
- Semangat,
- Reputasi Diri (yaitu jujur dan amanah),
- Inovatif dan Kreatif,
- Percaya Diri, dan
- Berani Mengambil Resiko.


(Jaeroni Setyadhi)

Tuesday, December 21, 2010

ANTUSIASME LUAR BIASA

Tak habis pikir, mengapa massa begitu antusias menonton tim nasional Indonesia pada pertandingan Piala Suzuki AFF 2010.

Penonton begitu membludak memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Luar biasa dukungan kepada tim nasional yang lolos ke final dengan rekor sempurna, menang lima kali dari tiga partai penyisihan grup serta dua pertandingan tandang dan kandang di semifinal.

Tidak mudah menjelaskan, mengapa ribuan orang bersedia berdesak-desakan dan menunggu waktu panjang untuk mendapatkan karcis masuk. Sulit dijelaskan pula mengapa begitu banyak orang sangat kecewa dan frustrasi sampai melakukan perusakan hanya karena tidak mendapatkan karcis masuk setelah antre panjang dan lama.

Ada yang berusaha menjelaskan, masyarakat Indonesia barangkali sudah terlalu lama haus menonton bola yang memberikan kebanggaan dan kegembiraan. Masyarakat Indonesia sudah lama menanti prestasi dalam bidang sepak bola, yang banyak disukai di negeri ini.

Setelah berkali-kali dikecewakan oleh prestasi tim nasional yang buruk, masyarakat Indonesia seakan mendapat keceriaan besar oleh penampilan kesebelasan Indonesia yang mengesankan sampai masuk ke final. Ekspresi kegembiraan itu diperlihatkan secara mencolok.

Permainan bola sendiri, termasuk banyak permainan lainnya, memiliki daya tarik alamiah, lebih-lebih karena manusia memang makhluk yang suka bermain, homo ludens. Lebih dari itu, pertandingan sepak bola tidak lagi hanya sekedar ekspresi homo ludens,tetapi mengalami evolusi yang mengesankan sebagai tontonan dan hiburan, bahkan bisnis yang menggiurkan.

Sebagai permainan yang mengandung unsur hiburan dan tontonan, pertandingan Piala Suzuki AFF 2010 di Stadion Utama Bung Karno menggeser jauh ke belakang persoalan penting dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam pengalaman banyak negara, sepak bola dan berbagai olah raga lain justru digunakan sebagai sarana dan tujuan pembentukan karakter bangsa. Sebab, dalam olah raga seperti sepak bola sangat ditekankan kerja keras, kedisiplinan, profesionalitas, dan rasa tanggung jawab.

Jelas sekali, pencapaian dalam bidang sepak bola atau olah raga lain merupakan ekspresi kemajuan bangsa yang bersumber pada etos kerja tinggi dan kedisiplinan. Maka tantangannya bagaimana melipatgandakan upaya menciptakan kemajuan dalam bidang olah raga. Kemajuan dalam bidang olah raga seperti persepakbolaan akan menggerakkan semangat dan pikiran untuk mendorong kemajuan di bidang kehidupan lainnya.

Harapannya, bagaimana bangsa dan Pemerintah Indonesia menggunakan momentum antusiasme dari pertandingan sepak bola sekarang ini untuk mendorong kegairahan dalam pembinaan olah raga maupun pengembangan berbagai aspek kehidupan lainnya.


Sumber: Tajuk Rencana Kompas, 21 Desember 2010)

Friday, December 10, 2010

MAJOR REVISIONS TO INT'L STANDARD

Background
Eight years ago, the International Standards Organization (ISO) issued the 19011 standard for quality and environmental management system auditing. It combined the separate quality and environmental management system audit standards into one. Good step. Unfortunately, the pressure to do this was coming from the conformity assessment community (sometimes called registration or certification) and the big multinational firms. The first 19011 standard reflected this bias and the USA delegation voted “no.” It passed anyway. About three years later, the USA released a supplement to the international version, giving additional guidance on how to apply these principles to small and medium enterprises (SMEs) and internal (first-party) audits. The ANSI version of 19011, with the supplement, was a market success and outsold the international version by a wide margin.

Shortly after the ANSI version came out, the international committee started its required review of the original 19011. ISO procedures require this every five years, although it is often stretched out longer. The choices are revise, reissue, or reject. It was pretty obvious that the 19011 needed revision. Unfortunately, the international committee was upset with the Americans for making the standard better, so we were ignored for several years. The work stalled until a couple years ago, when some fresh faces joined the group, and USA participation was once more welcomed.

In the mean time, the Conformity Assessment committee decided to take over audit standard development for third-party registration/certification. A new committee (17021) was assigned the task. So the 19011 standard revisions will now cover internal audits and supplier audits. Hurray!

Major Strengths
* The auditing standard now covers all management system auditing: quality, environment, safety, security, etc. This fits right in with the trend of organizations integrating their management approaches. The revision is coming closer to other audit standards, such as the yellow book (US Government Accountability Office – GAO) and the red book (Institute of Internal Auditors – IIA).
* As mentioned above, third-party conformity assessment (registration/certification) audits will have their own new standard: ISO 17021. Publication of the new 17021 will probably occur quite soon, as the people writing it have a common focus and the intended audience is smaller.
* For the first time, the concept of risk appears. This is the risk of performing a bad audit, having incorrect conclusions, and not the risks taken by the auditee. For several decades, the IIA has included the concept of audit risk under their banner called quality assurance. While the concept is only briefly discussed in this 19011 revision, it is a good start for a long journey.
* Guidance on training, competency and evaluation of auditors is greatly improved. Gone are the tables of degree requirements, years of service, audits observed or performed, etc. The discussion is quite rational on what competencies are desired, how to achieve them, and how to measure them. Specific examples for various management systems and business sectors are given in an informative annex. The thoroughness of this information will overwhelm many users who just want to get or maintain their registration certificate.
* Sampling strategy is presented in an informative annex. It covers both statistical and judgment sampling in a non-technical manner.
* Most of the “practical Help” information from the earlier USA additions was transferred to this revision. While the additional material makes the document nearly 70 pages long, it significantly increases the understanding. It should result in better internal and supplier audits.

Major Weakness
* The standard continues to use the term client without clear definition. To say that the audit client is the “organization or person requesting an audit” is unsatisfactory. A clarifying note says, “The audit client may be the auditee organization or any other organization which has the regulatory or contractual right to request an audit.” This makes it sound like the majority of internal or supplier audits are requested by the group about to get audited. My experience says it is just the opposite. We should remove this debris for conformity assessment days and be truthful. Either remove the term or define the client as the person(s) in charge of the audit program.


Next Steps
The international committee has recommended the revision as a Draft International Standard (DIS), meaning all of the heavy lifting is done and the proposal is ready for release to the user community for comment. Our USA delegation meets in November to prepare the USA vote on this advancement to DIS. Unfortunately, the committee team leaders feel the revisions are not ready for the DIS stage. They suggest this draft contains too many new concepts, which may not be accepted by the user community, without stating what might be objectionable. This puts us in a very weak position to affect change. The strengths identified above are needed in today’s world of economic uncertainty, advancing technologies, and ecosystem challenges. Promoting sound management system audits, as described in the draft 19011, will make the world a better place to live and work.

The international working group plans to meet in Guadalajara, Mexico, in early March 2010. Comments will be collected, discussed, and another draft prepared. Once it achieves the DIS (draft international standard) level, ISO rules require it be made available to the public for comment. (Available does not mean free, however.) I am optimistic that the new and improved standard will be released a year from now.

Source : http://auditguy.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

Tuesday, November 30, 2010

KOMUNITAS PERUSAHAAN PENGIRIM BARANG PINDAHAN TERBENTUK

Komunitas Perusahaan Pengiriman Barang Pindahan Terbentuk


Satu lagi kelompok atau komunitas bisnis di lingkungan freight forwarding terbentuk. Mereka menamakan kelompoknya sebagai ‘komunitas perusahaan pengirim barang pindahan indonesia’ (Indonesian Movers Community).

Pembentukan kelompok atau komunitas ini ditandai dengan diselenggarakannya musyawarah para anggota perusahaan movers ini pada 30 November 2010 di Graha Iska 165, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia), Sofyan Pane memberikan respons yang positif.

“Pembentukan kelompok movers ini menambah kelompok-kelompok freight forwarder yang telah ada sebelumnya. Tentu saja tujuannya antara lain untuk memperdalam fokus pada lingkup pekerjaannya mengingat ruang lingkup pekerjaan freight forwarder yang demikian luas,” demikian Sofyan Pane dalam sambutannya sekaligus menandai dibukanya secara resmi musyawarah ini.

Ditambahkannya, kerja sama antar-freight forwarder yang mengkhususkan pada bidang pemindahan barang-barang (movers) juga diharapkan dapat mengantisipasi diberlakukannya masyarakat ekonomi asia (asian economic community) pada tahun-tahun mendatang di mana freight forwarder asing nantinya tidak bisa lagi dibendung dalam memperluas jaringannya di Indonesia.

Dalam musyawarah tersebut terpilih sebagai Ketua Umum adalah Hendratmoko dari PT FPS Movers. Selanjutnya, komunitas ini akan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis yang akan dijadikan masukan bagi organisasi induknya yaitu ALFI / Gafeksi.

Masukan-masukan kepada ALFI / Gafeksi akan diolah menjadi suatu rekomendasi pada rapat pimpinan di awal tahun depan yang nantinya diharapkan didengar oleh pemangku kepentingan khususnya pemerintah mengingat satu-satunya organisasi yang diakui oleh Kadin dan Pemerintah adalah ALFI / Gafeksi. (JS).

Monday, November 29, 2010

PENGELUARAN BARANG DI PRIOK MAKIN LAMBAT

Minggu, 28/11/2010 19:02:43 WIB
Oleh: Aidikar M. Saidi

JAKARTA: Proses pengeluaran barang di pelabuhan sengaja diperlambat oleh sejumlah oknum terkait untuk membengkakkan biaya sehingga sulit mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Dirut PT Pelabuhan Indonesia II Richard Jose Lino menegaskan pelayanan di pelabuhan perlu direvitalisasi karena sudah kronis. Pelindo mengaku kesulitan mempersingkat proses pengeluaran barang termasuk menekan dwelling time peti kemas impor dari 5 hari menjadi 3 hari,

“Dwelling time itu sulit ditekan karena ada dugaan dipermainkan oleh perusahaan ekspedisi untuk mendapatkan keuntungan dari kelebihan cost dengan alasan selalu mengkambinghitamkan proses dokumen di Bea Cukai lamban,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

Padahal, lanjut dia, dari data total arus dokumen barang impor melalui Pelabuhan
Tanjung Priok 80% adalah masuk jalur prioritas dan jalur hijau, hanya 20% yang masuk jalur merah. Artinya 80% barang impor itu tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai di pelabuhan seharusnya peti kemas impor bisa segera mendapatkan surat perintah pengeluaran (SP2) dari Bea Cukai.

Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata menambahkan proses dokomen untuk jalur prioritas sudah mencapai target yakni hanya butuh waktu rata-rata 20 menit dan untuk jalur hijau 30 menit.

“Proses dokumen untuk jalur prioritas dan jalur hijau sudah mencapai target waktu, hanya untuk jalur merah memang butuh waktu karena harus dilakukan pemeriksaan fisik,” tuturnya.

Dia mengakui untuk menekan dwlling time peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok Bea Cukai dan PT Pelabuhan Indonesia II sudah duduk bersama untuk mencari solusinya.

Ketua Gabungan Forwarder Ekspedisi dan Logistik Indonesia (Gafeksi) DKI Sofyan Pane ketika dikonfirmasikan hal tersebut mebantah keras tidak mungkin perusahaan ekspedisi sengaja menimbun barang impor itu dipelabuhan untuk mencari keuntungan kelebihan cost.

“Perusahaan ekspedisi itu selalu berkerja di pelabuhan bagaimana mempercepat pelayanan barang sampai kepada consignee atau penerima barang,” tegasnya.

Sebab, kata dia, ekspedisi bersaing ketat untuk mendapat order dan bagi perusahaan yang tidak mampu melayani dengan cepat sudah dipastikan order akan berpindah dan ditinggalkan pemilik barang.

Dia meminta PT Pelindo II tidak menuding perusahaan ekspedisi untuk menutup kelemahan dari pelayanan pelabuhan akibat keterbatasan alat dan fasilitas serta SDM pelabuhan yang kurang trampil. (arh)



Sumber: web.bisnis.com

Tuesday, November 23, 2010

BIAYA TRANSPORTASI RI TINGGI

20 November 2010

Buruknya infrastruktur yang disertai banyaknya pungutan liar (pungli), mengakibatkan ongkos transportasi logistik di Indonesia terbilang mahal. Karena itu, tak heran jika Indonesia menjadi negara high cost untuk ongkos transportasi logistik.

"Adanya perda (peraturan daerah) di sebagian besar kota/kabupaten Jawa Barat saja, menjadi kontradiktif dengan keinginan pemerintah pusat.

Pusat melalui peraturannya ingin menekan biaya rendah, sementara tingkat teknis berbenturan dengan perda yang meminta pembiayaan lebih," ungkap Kepala Logistics and Supply Chain Center (Logic) Universitas Widyatama (Utama), Setijadi, saat jumpa pers kegiatan "Membangun Sistem Pergudangan dan Transportasi untuk Peningkatan Daya Saing Perusahaan dan Nasional" di kampus Utama, Jln. Cikutra, Kamis (18/11).

Perda tersebut, kata Setijadi, berhubungan langsung dengan peraturan mengenai arus barang.

Perda tersebut secara langsung menghambat arus barang karena ada pembiayaan/penekanan cost untuk setiap alat angkutan logistik yang masuk ke wilayah tersebut.

"Tentunya kota/kabupaten ini alasannya adalah dengan mengejar PAD (pendapatan asli daerah).

Namun, hal ini malah merugikan pelaku bisnis karena naiknya pembiayaan terutama di bidang transportasi," tuturnya.

Kemudian pada transportasi darat, menurut Setijadi, para pelaku industri seringkali menghadapi berbagai kendala.

Seperti misalnya jaringan dan kualitas serta daya dukung beban rel kereta api.

Sedangkan kendala transportasi laut meliputi jumlah pelabuhan, kondisi fisik pelabuhan, dan fasilitas yang minim. Di transportasi udara, kendalanya antara lain kurangnya bandara kargo, kondisi fisik dan fasilitas bandara.

Permasalahan lainnya dalam sistem transportasi, adalah dengan munculnya biaya ekstra.

Hal ini terlihat jelas dari indikasi praktik suap di jembatan timbang yang berdampak pada pelanggaran pembatasan beban atau muatan kendaraan.

Pungutan liar juga terjadi pada simpul maupun jalur transportasi.

"Padahal adanya praktik suap ini berpotensi terhadap kerusakan jalan dan tingkat kecelakaan.

Jika seharusnya pengiriman barang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, dengan jalan rusak, kemudian macet, tentu memakan waktu lama," terangnya.

(Galamedia)


Sumber : www.gafeksi.com

Thursday, November 18, 2010

INDUSTRI LOGISTIK DI INDONESIA

Industri logistik di Indonesia saat ini masih dikuasai perusahaan asing. Untuk meningkatkan daya saing pemain lokal, maka pemain asing dan lokal harus diseimbangkan untuk meningkatkan Sistem Logistik.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Boediono di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.

"Memang kebanyakan asing, ada pilihan keseimbangan untuk kecepatan mengirim dan memasukkan barang, ini penting bagi eksportir jangan sampai seluruhnya kita bergantung pada asing terus, harus ada keseimbangan antara efisiensi dan pengendali," ujarnya.

Kalangan usaha melihat belum tersentuhnya industri (Industri Pertambangan) ini dengan aturan yang jelas membuat pemain lokal tidak kompetitif dengan perusahaan asing. Kamar Dagang Industri pun meminta pemerintah dan DPR membuat UU khusus mengenai logistik.

"Maksudnya kita tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, karena tidak ditata dengan baik, itu kan menyangkut distribusi. Dan kita kan negara kepulauan, kalau tidak diatur dengan baik, produk kita menjadi mahal, sampai ke konsumen jadi mahal. Logistik itu adalah pergerakan keluar dari pabrik sampai konsumen akhir yang menggunakan, dari mulai ujung dunia manapun sampai dalam negeri," ujar Wakil Ketua Kadin Chris Kanter di tempat sama.

Kadin pun sudah meminta pemerintah memasukkan UU logistik ini dalam revisi paket kebijakan mengenai iklim investasi dalam Inpres No 6 Tahun 2007.

Alasan Kadin meminta sektor logistik (Design Pameran) dimasukkan ke dalam Inpres 6 itu adalah karena logistik hal yang penting khususnya untuk distribusi dan di Indonesia komponen usaha yang paling besar adalah biaya logistik.

"Kalau prinsip-prinsip yang selama ini, menjadi tarik-menarik bahwa Kadin tidak keberatan logistik itu 95 persen oleh asing, sekarang 49 persen karena memang dari dulu sudah 95 persen, kita setuju. Tetapi untuk domestik seperti tracking, pergudangan, darat, warehouse, semua mesti perusahaan nasional," tambahnya

detikfinance.com



http://kamissore.blogspot.com/2009/09/industri-logistik-di-indonesia.html

Monday, November 1, 2010

KE "PUNCAK", TUJUAN KITA

Pilihan tempat yang biasanya diusulkan pada saat kita akan melakukan refreshing biasanya adalah pergi ke daerah pegunungan atau ke pantai. Daerah “atas” bagi orang Jakarta biasanya adalah Puncak, orang Bandung akan memilih Lembang atau Ciwidey, orang Jawa Tengah akan ke Ambarawa, orang Yogya akan ke Kaliurang, orang Jawa Timur akan ke Malang, orang Bali akan ke Kintamani, orang Medan akan ke Balige, dan sebagainya.

Pilihan pergi ke “atas’ bagi keluarga FPS kelihatannya lebih disukai, satu dan lain hal antara lain untuk sekedar “melupakan sejenak” rutinitas kerja yang dilakukan. Jika pergi ke pantai ingatan pekerjaan akan kembali menyergap kita saat melihat lautan lepas. Kita kembali ingat pada kapal (container) yang melayari lautan, ingat kembali pada skedul pelayaran (sailing schedule), ingat kembali pada proses customs clearance yang sering bermasalah, ingat kembali pada persaingan yang ketat, ingat kembali pada harga jual minus yang jor-joran dan sebagainya.

Oleh karena itu, FPS Jakarta beserta para “vendor” internalnya yaitu : operasional, finance/accounting, dan HRD & GA kembali memilih daerah sekitar Puncak, tepatnya di Cisarua, Bogor sebagai tempat tujuan dalam kegiatan Team Building yang diselenggarakan pada 30-31 Oktober 2010.

Kata “puncak” dengan tanda petik dan huruf P besar pada judul di atas mengandung dua makna sekaligus. Makna tempat yang menjadi area kegiatan tersebut dan makna simbolis yang ditujukan untuk memotivasi kita menuju kinerja tertinggi yang harus diraih dalam menggenapi dan menutup tahun 2010 yang tinggal 2 bulan lagi.

Dalam memberikan sambutan pada acara ini Pak Iskandar menyampaikan beberapa hal yang merupakan hasil dari AGM (Annual General Meeting) Dalian 2010 yang berlangsung pada minggu kedua bulan Oktober 2010 yang lalu, di antaranya adalah :

“Alhamdulillah, AGM 2010 telah memutuskan untuk menggelar pelaksanaan AGM 2011 di Bali. FPS Indonesia telah “mengalahkan” CSS Dubai yang dengan presentasinya mereka menyajikan kecanggihan Dubai yang serba modern, kita mencoba menyajikan keunikan Bali yang telah diakui dunia puluhan tahun itu.

Untuk itu, sebagai tuan rumah nanti, kita harus menunjukkan kinerja terbaik di tahun 2010 yang tinggal 2 bulan lagi dan khususnya di tahun 2011 nanti di hadapan para delegasi FPS Group”,
demikian Pak Is.

Memuaskan Customer Internal Kita

Acara yang juga ditujukan untuk mempererat dan lebih memadukan “proses internal” itu diisi oleh game-game dengan tema-tema team-building yang terbagi dalam kelompok-kelompok. Dan ditutup dengan game yang melibatkan seluruh kelompok untuk memecahkan masalah bersama yang diberi nama permainan “egg drop”.

“Dari game yang kita lalui, ternyata sebagai tim (yang terbagi dalam kelompok-kelompok tadi serta “tim besar”, red.), kita mampu menyelesaikannya dengan baik,” kata Wenda, ketua panitia dalam kegiatan ini dalam memberikan kesan-kesannya.

Dalam kaitan dengan proses pada kegiatan kerja kita sehari-hari, kita seyogyanya memahami betul bahwa kita harus senantiasa “memuaskan” customer internal kita. Ambil contoh, misalnya :

Operasional harus memuaskan FPS sebagai customernya.
FPS harus memuaskan Finance/Accounting sebagai customernya (dalam proses penagihan).
Finance/HRG-GA harus memuaskan FPS sebagai customernya (dalam kaitan penyediaan sumber
daya).
Dan sebagainya.

Operasional, FPS, dan Finance/HRD-GA yang disebut pertama dalam kalimat di atas merupakan “vendor-vendor” yang sepanjang mereka mampu memberikan kepuasan kepada “customer”nya masing-masing, niscaya kita, dalam kaitan sebuah proses secara keseluruhan, akan mampu memberikan kepuasan yang tinggi kepada customer luar. Dan, kinerja puncak yang diharapkan menjadi keniscayaan juga untuk dapat dicapai.

Para vendor tersebut juga dituntut untuk melakukan pengecekan terhadap masukan pekerjaan yang akan diproses lebih lanjut dan memastikan hanya persyaratan yang memenuhi (sufficient requirements) dan masukan yang bermutu (qualified input) saja yang diprosesnya. Kekurangan persyaratan dan masukan yang bermutu rendah harus mampu ditolaknya atau dimintakan perbaikan (request for correction) dalam rangka perbaikan sistem (improving the system) secara keseluruhan.

Evaluasi Kegiatan

Menutup kegiatan 2 hari itu Pak Hendi memberikan sambutan penutupannya, “Kegiatan ini diharapkan memberikan penyegaran dan dapat diterapkan pada kegiatan kerja nanti sebagaimana dalam game-game yang telah dilalui, seluruh anggota kelompok memberikan kontribusi untuk suatu tujuan bersama. Evaluasi kegiatan juga harus dilakukan khususnya kekurangan-kekurangan yang ada dan dilaporkan sebagai bahan acuan di kegiatan yang sama di kemudian hari.”

Tentu saja masih banyak catatan yang tercecer yang tidak sempat terangkum dari kegiatan ini. Peningkatan mutu kegiatan di masa mendatang menjadi dambaan peserta, dan penerapan team-work di tempat kerja menjadi dambaan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu proses kerja, yaitu kita semua.


(Jaeroni Setyadhi)

Friday, October 29, 2010

Safety Awareness
BENCANA ALAM DAN SISI LAIN DARI ASPEK KESELAMATAN

Minggu ini kita tersentak dengan berita mengenai dua bencana alam yang berturutan, bencana tsunami Mentawai dan meletusnya Gunung Merapi setelah sebelumnya diberitakan juga bencana banjir Wasior. Pemberitaan mengenai bencana Merapi terasa lebih masif selain karena relatif lebih dekat dengan kita, pemandangan eksotisme saat bencana itu sendiri terjadi, tapi juga adanya tokoh sentral yang menjadi korban keganasan awan panas Merapi, Mbah Maridjan.

Ada sisi lain yang kiranya patut menjadi perhatian kita yang merupakan bagian dari perilaku yang patut dijadikan budaya kita sehari-hari, yaitu aspek keselamatan (safety). Kembali kepada Mbah Maridjan atau korban Merapi pada umumnya, yang menjadi polemik antara kejadian yang sudah menimpanya maupun pengandaian sekiranya si Mbah dan warga di sekitar rumahnya melakukan evakuasi sedini mungkin saat status Awas diumumkan oleh pihak berwenang. Yang terakhir ini, yaitu pengandaian tersebut meniscayakan keselamatan dari bencana kematian bagi mereka itu. Penyimpulan kasar ini semata-mata dilihat dari kacamata safety terlepas dari hal-hal lain yang kini secara kritis ditulis di media-media.

Safety Condition dan Safety Action

Dua hal yang harus selalu kita perhatikan manakala kita berada di suatu tempat, melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, berada dalam area beresiko, dan hal-hal lain di luar situasi normal adalah mengenai safety condition (keadaan aman) dan safety action (tindakan aman). Bahkan di situasi normalpun kita senantiasa harus aware apakah suatu area betul-betul dalam keadaan aman.

Kalau kita cermati secara seksama banyak hal di sekitar kita yang tidak berada dalam keadaan aman. Kendaraan umum (bis, kereta, angkot dsb.) yang dalam keadaan penuh sesak, kendaraan roda dua yang memenuhi jalan-jalan yang saling memacu kecepatan, polusi udara yang pekat, tempat penyeberangan yang tidak dilengkapi dengan zebra cross, anak tangga gedung yang tidak dilengkapi karet anti-terpeleset dan banyak hal lain yang tidak tersentuh oleh penanganan antisipasi keselamatan. Keadaan-keadaan tersebut yang dipersepsi dari aspek keselamatan itulah yang disebut dengan safety condition. Kita dapat memulai untuk aware tentang kondisi sekitar kita itu dengan bertanya pada diri kita : apakah kondisi di sekitar kita saat ini aman?

Kondisi beresiko tidak harus selalu dipersepsi sebagai kondisi tidak aman sejauh tahapan-tahapan untuk mengeliminasi atau menurunkan potensi paling beresiko telah dilakukan. Mengemudikan kendaraan bermotor (mobil atau motor) kondisi nature-nya adalah kondisi beresiko atau unsafe condition. Tapi, setelah kita lalui beberapa tahapan, misalnya : pengecekan kendaraan sebelum dijalankan, mengenakan sabuk pengaman (untuk mobil), mengenakan helm (untuk motor), melewati jalan yang layak dan sebagainya, maka tingkat resiko tadi sudah diturunkan pada tingkat yang dapat kita terima atau dalam istilah safety adalah acceptable risk, resiko yang secara umum dapat diterima, bukan “dapat diterima” semaunya kita menterjemahkan.

Safety Action, mengantar kita pada Budaya Safety

Ada satu filter yang paling menentukan dalam menghadapi situasi dan kondisi tidak aman yang ada di sekitar kita yaitu persepsi dan tindakan kita dalam meresponnya yang disebut safety action atau tindakan / perilaku paling aman yang dapat kita lakukan sedini mungkin. Jika kita menghadapi musibah atau bencana, maka waktu menjadi sangat relatif. Sepersekian detik akan mampu menyelamatkan kita dari bahaya dan mungkin kehilangan nyawa atau sebaliknya. Dalam bencana Merapi di atas, status Awas diberlakukan pada tanggal 25 Oktober, sedangkan puncak kejadian terjadi pada 26 Oktober, sangat singkat. Sekiranya para korban tersebut aware dengan kemungkinan paling buruk, kemungkinan selamat menjadi besar. Contoh lain, kita tidak perlu tewas dulu jika hipotesis bahwa jatuh dari ketinggian 10 meter akan mengakibatkan kematian. Dan, serangkaian kejadian dan bencana hendaknya meninggalkan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran.

Perilaku aware terhadap aspek keselamatan kiranya sudah harus menjadi bagian dari peri hidup kita sehari-hari. Potensi kemungkinan meledaknya tabung gas di rumah-rumah kita adalah sebuah keniscayaan jika kecerobohan terhadap aspek ini dinafikan. Mungkinkah kita sedang mengantri untuk menjadi korban berikutnya untuk hal yang terakhir itu?

Tim Tanggap Darurat (Emergency Team)

Ketika mengikuti breaking-news dan berita-berita sesudahnya kita menemui beberapa istilah yang sudah kita kenal sebelumnya. Ada tim darurat, ada tim evakuasi, ada jajaran kesehatan, ada tempat berkumpul (baca: tempat pengungsian), ada juga semacam tim akomodasi yang menyediakan keperluan tempat pengungsian dengan segala keperluannya.

Di Graha Iska, Jakarta, tim-tim tersebut telah terbentuk dan bagi yang membaca tulisan ini mudah-mudahan mereka juga aware bahwa suatu saat mereka harus dalam posisi siaga untuk melakukan tugasnya yaitu tugas penyelamatan saat kondisi emergency diberlakukan bagi penghuni Graha Iska. Dalam pemberlakuan kondisi tersebut, tentu saja komando ada di tangan Ketua Tim K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau Tim Tanggap Darurat secara lebih khusus. Siapapun penghuni di gedung ini, manakala kondisi ini diberlakukan, maka kepatuhan terhadapnya menjadi suatu keharusan.

Pola yang sama dapat saja diberlakukan khsusnya untuk kantor-kantor cabang yang memiliki lebih dari 2 lantai, misalnya Surabaya, Bandung, Semarang dan cabang yang lainnya dengan menunjuk satu orang atau membentuk satu tim yang dibekali dengan kemampuan penyelamatan (bisa menggunakan alat pemadam, membuat skenario evakuasi dsb.).

Hal lain yang patut diperhatikan terkait tim di atas adalah penyegaran terhadap langkah-langkah darurat penanganan emergency gedung harus senantiasa dilakukan agar kekakuan saat benar-benar terjadi hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Penyegaran ini juga ditujukan agar tim senantiasa aware bahwa setiap saat potensi terjadinya emergency bisa saja terjadi.


(Jaeroni Setyadhi)

Tuesday, October 26, 2010

PT FPS INDONESIA MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN K3

Setelah berhasil mengembangkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001, sejak Juli 2010 PT FPS Indonesia disertifikasi oleh NQA atas keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dengan Standar OHSAS 18001:2007. Yang mendasari penerapan sistem manajemen ini adalah keinginan manajemen untuk menyumbang peranannya dalam aspek keselamatan di bidang transportasi dan logistik. Sebagaimana diketahui bidang transportasi khususnya merupakan bidang dengan resiko yang cukup tinggi setelah konstruksi dan manufaktur. Lebih jauh, motto perusahaan : honest, care and share ingin direalisasikan melalui penerapan sistem manajemen ini.

Hal penting lain yang menjadi dasar penerapan sistem manajemen ini adalah pentingnya perusahaan meningkatkan kompetensi khususnya dalam menghadapi perdagangan bebas. Kebutuhan pelanggan atas jasa transportasi tidak saja adanya jaminan bahwa barang sampai di tujuan dalam keadaan utuh tetapi juga adanya keyakinan tentang keselamatan baik bagi barangnya maupun orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan dari tempat muat asal sampai pada tujuan akhir barang.

“Fokus kepada stakeholder menjadi bagian dari yang ingin dikembangkan PT FPS Indonesia. Oleh karena itu, penerapan OHSAS 18001 ini diharapkan berkontribusi pada aspek keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan PT FPS Indonesia,” kata Hendratmoko, Direktur, dalam memberikan sambutan.

Lebih lanjut, beliau mengharapkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan kinerja dan peningkatan kompetensi perusahaan terus-menerus dalam menghadapi berbagai ketidakpastian di masa yang akan datang.

(Jaeroni Setyadhi)

Monday, October 11, 2010

2010 CONFERENCE AND AGM IS SET FOR DALIAN

Wednesday, September 01, 2010

This year’s conference and AGM of FPS group companies will take place in Dalian from October 11-16 at the New World Hotel.

The Theme of this year’s AGM is: “The Future is FPS” and delegates at the conference will focus their attention on the subject of the challenges facing freight forwarding as the global economy emerges from recession. With signs of economic recovery all around, delegates will be challenged to identify the best ways to take full advantage of them.

Commenting on the theme, FPS Advisory Board Chairman Kettivit Sittisoontornwong says: “Whilst the last couple of years has seen our members experience some of the roughest business conditions for years, by October we anticipate that the global economy will be well on the way to recovery and our members will have plenty of opportunities to share strategies about how to capitalise on the opportunities to carry more freight.

“The annual general meeting and conference continues to be an excellent opportunity to examine where the group is going and discover what the priorities are for developing our operations in the future.”

It is anticipated that over 150 executives, representing group members from around the world, will attend the conference.


Source: http://www.fps-group.net/News.aspx?id=69

Wednesday, September 29, 2010

PT IHS MULTI DITUNJUK SEBAGAI AUTHORIZED DEALER DI INDONESIA

PT IHS Multi Engineering secara resmi ditunjuk sebagai authorized dealer untuk wilayah Jawa dan Sumatera bagian selatan oleh Scantruck Engineering Pte Ltd yang berkedudukan di Singapore kemarin (28/9). Surat penunjukan (authorization letter) diserahkan oleh Didit Hadiriyanto sebagai wakil resmi dari Scantruck kepada Hendratmoko sebagai direktur PT IHS Multi Engineering.

Penyerahan surat penunjukan yang dilakukan dalam sesi pengenalan “product” Scantruck itu dihadiri oleh Bpk. Iskandar Zulkarnain selaku chairman dari Iska Niaga Darma Group, para pimpinan unit bisnis di lingkungan Iska Group, beberapa kepala cabang FPS Indonesia, serta para pelanggan dan relasi.

Dalam kata sambutannya, Pak Is mengharapkan bahwa inovasi terhadap pengembangan “produk” *) di lingkungan Iska Group diharapkan terus diciptakan.

“Penunjukan ini merupakan inovasi terhadap pengembangan “produk” di lingkungan Iska Group, dan diharapkan di kemudian hari langkah-langkah serupa (pengembangan produk/jasa yang lain, red) juga diikuti oleh unit-unit bisnis yang lain,” demikian sambutan beliau.

Apresiasi oleh Mitra IHS

Sesi pengenalan produk yang dilakukan langsung oleh Didit Hadiriyanto selaku Country Manager Scantruck itu juga diikuti oleh mitra IHS Multi yang bergerak di bidang perdagangan spare part kendaraan, salah satunya adalah Erwin. Dia menyampaikan bahwa penunjukan itu diharapkan memberinya kemudahan akan tersedianya barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang sementara ini diakuinya sulit dipenuhi dalam waktu singkat. Kedatangannya itu baginya merupakan apresiasi bagi harapan kelancaran bisnisnya.

Kesempatan itu juga kiranya dapat membuka peluang kerja sama dengan para vendor khususnya vendor truck-truck besar sekelas Scania dan Volvo bagi seluruh unit bisnis di lingkungan Iska baik di pusat maupun cabang-cabang yang sebagian besar bergerak di bidang jasa transportasi.

Product overview Scantruck :
- Parts : truck part merk Bosch, Hella, Continental, Mann Filter dsbb.
- Service : service centre bagi truck Scania dan Volvo.
- Equipment : Mitsubishi forklift, DAF truck dan Fantuzzi Container


(Jaeroni Setyadhi)





*) Catatan :
“Produk” dalam arti luas termasuk juga jasa.

Sunday, September 26, 2010

WQA BUKA HOUSE OF QUALITY

[Minggu, 26 September 2010]

SURABAYA - Puluhan pengusaha dan birokrat berkumpul di halaman sebuah rumah di Jalan Majapahit kemarin (25/9). Mereka menghadiri grand opening Worldwide Quality Assurance (WQA) House of Quality Surabaya.

WQA merupakan badan akreditasi yang menjadikan Jakarta sebagai kantor pusat untuk Asia Tenggara. House of Quality Surabaya dibangun karena jumlah pelanggan WQA terus meningkat.

Menurut General Manager of WQA Indonesia Widayanti, House Of Quality dibangun untuk mencapai visi misi WQA. Yakni, pengembangan budaya dan peningkatan mutu di Indonesia agar dapat berperan dan setara dalam era globalisasi. Selain itu, mendorong organisasi meraih sukses dengan berlandasan pada aktivitas nyata perbaikan mutu berkesinambungan.

"Nah, hal itu dapat dilalui dengan berbagai cara. Di antaranya, peningkatan pengetahuan, pembangunan, dan perhimpunan. Dengan demikian, tingkat komunikasi akan lebih baik," jelasnya.

Widayanti menuturkan, grand opening tersebut menjadi wujud rasa terima kasih WQA kepada pelanggan yang selama ini bergabung. ''Itu nanti menjadi suatu komunitas bersama. Jadi, setiap pelanggan WQA secara otomatis masuk ke House of Quality,'' terangnya.

Grand opening kemarin berlangsung semarak. Beberapa tokoh hadir. Di antaranya, Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti dan President Director of WQA Head Office UK Paul Raymond. Selain itu, ada penyerahan award kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam meningkatkan mutu di lingkungan masing-masing. Di antaranya, Gubernur Soekarwo. Dia dianggap sebagai pelopor dan perintis mutu di Jawa Timur. Badrodin juga menerima penghargaan karena dianggap memiliki komitmen mutu tinggi. (nji/c12/hud)

Sumber :
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=157067

Friday, September 24, 2010

INFLASI INDONESIA NAIK JADI ENAM PERSEN

Jum'at, 24 September 2010 | 08:22 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan - Bank Indonesia menyatakan tingkat inflasi Indonesia sudah melebihi enam persen pada Agustus dan September ini. Kenaikan prosentasi inflasi tersebut disebabkan terhambatnya proses distribusi sembako akibat permasalahan cuaca.

“Inflasinya enam persen diatas prediksi APBN 2010, yang dipatok hanya lima persen,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Operasi Moneter dan Devisa, Budi Mulya di Balikpapan, Jumat (24/9).

Kenaikan inflasi, kata Budi salah satunya juga disebabkan ongkos produksi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) PT Perusahaan Listrik Negara. Dampaknya turut mempengaruhi kenaikan harga harga di pasaran.

Harga beras, gula, dan terigu, menurut Budi, menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Penyebabnya adalah adanya lonjakan permintaan saat bulan Ramadan dan hari raya libur Idul Fitri lalu.

Namun bagi Budi, kenaikan inflasi ini tidak terlalu mempengaruhi sistim perekonomian di Indonesia. Kenaikan inflasi setiap tahunnya terjadi bersamaan waktunya pada bulan bulan Ramadhan. “Bukan fundamental ekonomi kita, saat distribusi lancar, harga akan normal,” paparnya.

Pemerintah, kata Budi telah menetapkan prediksi inflasi maksimal berkisar di angka lima persen plus minus satu. BI punya kewajiban menjaga stabilitas naik turunnya inflasi di Indonesia.

Budi menyebutkan bahwa dibutuhkan sinergi kebijakan yang komprehensif antara sisi mikro, makro, fiskal, moneter, sektoral dan kewilayahan untuk mengendalikan inflasi.

Karena, kata dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tekanan inflasi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan dan permasalahan di struktur pasar.

SG WIBISONO


http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/09/24/brk,20100924-280159,id.html

Friday, August 6, 2010

ONE HEART, ONE TEAM FOR SUCCESS

Dari RTM-XI FPS Indonesia


Salah satu proses manajemen yang tidak boleh ditinggalkan adalah evaluasi kinerja. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan rapat tinjauan manajemen (RTM), evaluasi kinerja menjadi masukan tinjauan yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi perencanaan manajemen. Sebab, rapat tinjauan merupakan salah satu proses perencanaan ke depan berdasar pada masukan-masukan tinjauan sebagaimana dipersyaratkan dalam klausul 5.6.2 ISO 9001:2008 termasuk kinerja.

Kinerja Cabang
Salah satu hal yang menggembirakan dari kinerja cabang adalah pencapaian yang diraih oleh Cabang Solo, Denpasar dan Tangerang yang mencapai bahkan melebihi target. Kegembiraan ini lebih-lebih karena pencapaian diraih setelah diklasifikasinya cabang-cabang menjadi kategori A, B, dan C. Ketiga cabang di atas masing-masing berkategori C untuk Solo dan Tangerang dengan target net profit minimal Rp 75 juta setahun, dan kategori B untuk Cabang Denpasar dengan target net profit minimal Rp 500 juta setahun. Lebih jauh, apresiasi pantas diberikan kepada Cabang Denpasar dan Cabang Solo yang secara konsisten pencapaian net profitnya lebih dari 100% dari waktu ke waktu. Tercatat, Cabang Denpasar konsisten dengan pencapaian lebih dari 100% sejak RTM-IV (April 2008) dan Cabang Solo sejak RTM-VIII (Juli 2009).

Project dan Program KPR
Termasuk dalam evaluasi kinerja adalah rekomendasi dari RTM sebelumnya. Program yang direkomendasikan dari RTM yang lalu yang dievaluasi dalam RTM yang berlangsung pada 3-4 Agustus 2010 lalu adalah Project dan Program KPR (kreativitas, prestasi, rewards).

Rekomendasi untuk mencari project cargo ditujukan agar target yang tertuang dalam budget 2010 dapat dicapai secara maksimal. Dari 13 cabang, hanya 9 cabang yang sudah mulai mencoba menggarap project handling ini. Dan, dari 9 cabang itu, hanya Jakarta, Surabaya, Yogya, dan Medan yang telah merealisasikannya. Denpasar dan Solo yang disebut di atas, yang pencapaiannya melebihi budget justeru belum merambah “produk” yang satu ini. Artinya apa? Artinya, bahwa bisnis konsolidasi / LCL yang merupakan core business selama ini adalah bisnis inti yang membedakan dari bisnis lain di lingkungan Iska Niaga Darma sebagaimana ditinjau dari “kesejarahan” bahwa FPS adalah “divisi laut (seafreight) dari Internusa”. Atau meminjam istilah yang diberikan Pak Iskandar, “IHB adalah ibunya FPS”.

Adapun Program KPR (kreativitas, prestasi, rewards) boleh dibilang merupakan penyediaan “ruang” inovasi bagi cabang-cabang, tujuannya sama seperti di atas, dalam rangka memenuhi target yang dibudgetkan. Beberapa cabang telah mendeklarasikan nama programnya, antara lain Cabang Medan dengan namanya “Do the Best”. Masih belum memperlihatkan hasilnya memang. Tapi, dengan keyakinan penuh sesepuh kita Pak Nico Kalangie memberi motivasi kepada teman-teman cabang yang lain.

“Dengan penamaan tersebut, kita inginkan terwujudnya satu hati, satu tim untuk mencapai kesuksesan bersama. One heart, one team for success”, tandas Pak Nico dalam menguraikan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Cabang Medan itu.

Program KPR dari cabang lain dengan penamaannya antara lain : Save the Branch (Cikarang), LEAD (listen, explore, analyze, do) (Tangerang), dan sejumlah program lainnya.

Penyerahan Sertifikat OHSAS 18001:2007 oleh NQA
Sebagaimana kita maklumi, tindak lanjut dari rekomendasi RTM sebelumnya (RTM-X) adalah juga berbentuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di FPS Cabang Jakarta dengan standarnya OHSAS 18001:2007 1). Penerapan standar ini juga sekaligus dalam rangka memenuhi persyaratan (calon) pelanggan (customer requirements) khususnya yang bergerak di bidang project. Implementasi yang normalnya memakan waktu 3-4 bulan itu, alhamdulillah, berkat “one-heart” dan “one team” dari seluruh penghuni Graha Iska 165 sebagaimana yang Pak Nico istilahkan itu, implementasi dapat ditempuh hanya dengan 1 ½ bulan, dengan pernyataan badan sertifikasi, NQA, “recomended to be certified” di akhir kesimpulan 2nd stage initial audit pada 23 Juni 2010.

Penyerahan secara formal Sertifikat OHSAS 18001:2007 ini dilakukan oleh Pak Putra dari NQA kepada Pak Hendratmoko di awal sesi RTM ini.

Dengan dimilikinya sertifikat OHSAS 18001 ini, kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan project bagi teman-teman cabang semakin terbuka dengan, tentu saja, memakai “FPS-Jakarta” sebagai benderanya.

Manajemen Perubahan 2)
Selaku pucuk pimpinan, Pak Iskandar secara eksplisit baik di awal maupun di sesi penutupan RTM menegaskan pentingnya kesadaran tentang perubahan. Dalam konteks organisasi, tentunya hal ini dapat diterjemahkan sebagai manajemen perubahan (change management).

Perubahan yang sangat cepat di lingkup global maupun makro demikian pesatnya. Sebut saja misalnya, perubahan teknologi informasi yang sangat gencar, Asean Single Windows (ASW) yang akan diberlakukan pada 2012 dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, dan oleh karena itu adaptasi terhadap pemberlakuan National Single Windows (NSW) secara penuh pada Oktober 2010 mesti dipercepat pemahamannya khususnya prosedur-prosedur yang berbasis I.T dan eksesnya di lingkungan Iska Niaga Darma. Demikian juga perubahan di dunia bisnis dan perdagangan pada umumnya, perlu adaptasi dengan mempertimbangkan tingkat percepatannya.

Perubahan proses ekspor-impor dalam rangka INSW itu pulalah yang menjadikan diskusi operasional yang diagendakan dalam RTM ini begitu sengit. Dan secara umum peserta diskusi cukup dapat memaklumi terhadap permasalahan yang demikian banyak di sisi operasional akhir-akhir ini.

Terkait dengan keniscayaan terhadap respon atas perubahan itu, kebijakan lain terkait dengan teknologi informasi dan kepegawaian juga mendapat perhatian dalam RTM ini. Dan, penuangan kebijakan-kebijakan yang nanti akan diimplementasikan mudah-mudahan selaras dengan kecepatan perubahan eksternal.


(JS)



--------------------------
1) OHSAS = Ocupational Health and Safety Assessment Series
2) Penyadaran (awareness) tentang manajemen perubahan menjadi keharusan sesuai klausul 4.3.1.5 OHSAS 18002:2008.

Friday, July 16, 2010

4 PENYEBAB BIAYA MAHAL LOGISTIK DIIDENTIFIKASI

07 Jul 2010

Peringkat RI merosot ke posisi 75
BISNIS INDONESIA

JAKARTA Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) mengidentifikasi empat penyebab mahalnya biaya penanganan logistik di Tanah Air sebagai rekomendasi yang segera disampaikan kepada pemerintah. Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Kepelabuhanan DPP Gafeksi Hery Susanto mengatakan saat ini penanganan logistik di Indonesia berdasarkan biaya menempati urutan ke-75 di dunia atau merosot tajam dari sebelumnya di posisi ke-43.

"Faktor penyebab mahalnya penanganan logistik itu terkait dengan pelayanan di pelabuhan tidak efisien, penanganan dokumen kepabeanan, maraknya pungutan liar, dan buruknya infrastruktur logistik di dalam negeri," ujarnya dalam jumpa pers persiapan pelaksanaan Fiata Asia Pasifik kemarin.

Menurut dia, rekomendasi soal penanganan logistik di Indonesia itu juga akan diusung dalam forum International Federation Freight Forwarders Association (Fiata) Asia Pasifik yang digelar di Bali pada 14-16 Juli 2010. Forum itu akan diikuti oleh 200 peserta dari anggota asosiasi forwarder dan logistik di Asia Pasifik.

Hery menambahkan mahalnya ongkos logistik di Indonesia menjadi fokus bersama untuk dicarikan solusi dalam rangka menghadapi globalisasi sistem logistik di Asean yang terintegrasi dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean Economic Community (AEC) pada 2015. Dia menjelaskan pengintegrasian logistik Asean akan didukung dengan kebijakan liberalisasi logistik yang antara lain meliputi bidang usaha sea cargo handling (penanganan kargo laut), storage and warehousing (penyimpanan dan pergudangan), agen transportasi, jasa kurir, layanan paket, kepabeanan, broker kargo, inspeksi kargo, dan jasa dokumen transportasi.

"Kalau kita tidak siap, kita akan ditinggal. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan SDM logistik nasional yang bisa bersaing menghadapi globalisasi tersebut, di sisi lain pemerintah harus memangkas seluruh hambatan yang menyebabkan mahal-nya ongkos logistik," tegas Hery.

Dia mengungkapkan dalam waktu dekat Gafeksi juga akan menyiapkan kajian mengenai institusi yang paling banyak berkontribusi terhadap melonjaknya biaya logistik di Tanah Alr.

Lebih lama

Hery memaparkan waktu penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan Indonesia juga masih jauh lebih lama dibandingkan dengan beberapa negara di Asean.

Dia mencontohkan waktu penanganan pengeluaran barang di pelabuhan Singapura rata-rata hanya 0,8 hari dan Malaysia 1,7 hari, sedangkan di pelabuhan Indonesia membutuhkan waktu hingga 3 hari untuk barang yang masuk kategori jalur hijau dan lebih dari S hari untuk jalur merah.

Sekjen DPP Gafeksi Siti Ariyanti Adisoe-diro menambahkan Gafeksi selaku tuan rumah forum Fiata Asia Pasifik menargetkan hasil pertemuan itu dapat memberikan peluang dalam pengembangan jaringan bisnis logistik bagi perusahaan anggota Gafeksi.

"Kami [Gafeksi] juga harus mempersiapkan diri seiring dengan akan terbitnya blue print [cetak biru] logistik dan UU Multimoda Transportasi yang kini sudah memasuki tahap finalisasi," ujarnya.

Ariyanti memaparkan selain dihadiri oleh delegasi United Nation Economic and Social Commision for Asia Pacific (Unes-cap), forum Fiata juga akan diikuti peserta dari Brunei, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Kamboja.

Selain itu, ada peserta dari Laos, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, Korea Selatan, Jepang, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, Selandia Baru, dan Australia. kd (redaksi@bisnis.co.id)



http://bataviase.co.id/node/285699

Friday, March 26, 2010

FORWARDING NASIONAL WAJIB IKUT ASURANSI

Asuransi internasional (ACTIF) akan bersedia mengcoverr pertanggungan asuransi kepada perusahaan forwarding nasional jika jumlahnya telah mencapai di atas 1000 perusahaan.

“Jumlah 1000 perusahaan forwarding itu, sebagaimana disyaratkan perusahaan asuransi kargo internasional. Jadi kalau jumlah peserta asuransi di bawah 1000, mereka (perusahaan asuransi internasional-red) tidak mau memberikan pertanggungan asuransi kepada perusahaan forwarding nasional,” ujar Arman Yahya, Wakil Ketua DPP Gafeksi Bidang Hubungan Internasional, menjawab pertanyaan Ocean Week, baru-baru ini.

Kata Arman, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gafeksi (Gabungan Perusahaan Forwarding Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) mentargetkan kepesertaan asuransi sangat penting dan wajib sebagai kelanjutan dari penerapan STC (standard trading condition). “Jadi kenapa selama ini (sejak 1986) STC tidak jalan, karena perusahaan forwarding nasional merasa terbebani kalau harus ikut asuransi, sehingga STC tidak memberikan manfaat kepada perusahaan forwarding nasional,” ujarnya.

Padahal, premi asuransi kargo internasional seperti ACTIF itu hanya US $500 (setara Rp 5 juta) per tahun. “Premi sebesar itu, tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bias menimpa perusahaan forwarding nasional seperti yang kerap terjadi selama ini,” katanya.

Selain itu, tambahnya, kendala penerapan STC selama ini dikarenakan DPP Gafeksi periode sebelumnya (2004-2009) tidak menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak asuransi internasional yang sempat terjadi sebelumnya.

“Sehingga perusahaan asuransi internasional itu tidak mau mengcover kerugian forwarding nasional karena khawatir tidak bayar premi setiap tahunnya, yang menjadi kewajiban perusahaan forwarding selaku peserta,” jelasnya.

Lebih ironis lagi, kata Arman, pada saat DPP Gafeksi tidak lagi mengurus soal liability insurance, kebanyakan anggota forwarder nasional malah ikut-ikutan molor. “Hingga saat ini masih banyak forwarding nasional yang pura-pura tidak paham seputar STC dan liability insurance,” cibirnya.

Untuk itu, Arman berharap, seluruh anggota forwarding nasional mulai melihat dan segera mengajukan kepesertaan liability insurance. “Sebab hal itu untuk eksistensi usaha forwarding nasional ke depan, di tengah ekspansi bisnis forwarding tingkat regional ASEAN maupun tingkat internasional,” tuturnya. (saiful/ow)


Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010

GAFEKSI BERLAKUKAN STC

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gafeksi (Gabungan Forwarder, Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) menghimbau anggotanya di seluruh Indonesia untuk menerapkan STC (Standard Trading Condition) dalam melakukan transaksi, seiring dengan persaingan industri logistic global.

Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain, mengatakan ke depan persaingan di bisnis penyedia jasa logistic akan semakin ketat dengan berbagai standard dan aturan perdagangan seiring dengan pemberlakuan AC-FTA (Asean China Trade Agreement) sejak Januari 2010 lalu.

“Masuknya AC-FTA harus diikuti dengan kesiapan kita misalnya dalam hal standar perdagangan (jasa) transportasi yang akan kita berikan kepada customer (pemilik barang). Sebab kalau tidak, pelaku forwarder bisa rugi besar atau bahkan bisa kehilangan pelanggan, karena lebih memilih penyedia logistic asing yang telah memiliki STC”, ujarnya.

Menurut Iskandar, dengan masuknya AC-FTA, maka tak sedikit pelaku forwarding atau penyedia jasa logistic yang mulai merambah ke pasar logistic Indonesia dengan berbagai aturan dan ketentuan yang menguntungkan bagi pemilik barang. “Misalnya soal aturan (jaminan) bagaimana barang milik customer sampai dengan aman dan selamat ke tempat tujuan,” jelasnya.

Singkatnya, kata Iskandar kalau pelaku forwarding tidak ada STC maka forwarding bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diangkutnya. “Dengan STC maka tanggung jawab forwarding selaku penyedia jasa logistic terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam STC”.

Hal senada dikemukakan Arman Yahya, Wakil Ketua Bidang Hubungan International DPP Gafeksi. Menurutnya, STC yang saat ini akan diterapkan DPP Gafeksi kepada seluruh anggota sudah direvisi dari STC produk MUNAS (Musyawarah Nasional) Gafeksi tahun 1986 lalu. Bahkan edisi revisi itu sudah disesuaikan dengan standar perdagangan internasional. “Dengan STC edisi revisi ini diharapkan akan memberikan kepastian berusaha bagi seluruh pelaku forwarding di Indonesia,” katanya.

Selain itu, ungkap Arman, dengan penggunaan STC dalam melakukan transaksi pada setiap pemberian jasa transportasi maka tidak akan ada yang dirugikan baik pelaku forwarding maupun pemilik barang. “Selama ini, tak sedikit pelaku forwarding yang mengalami kerugian (materiil) karena tidak adanya STC yang diajukan kepada pemilik barang. Di mana pemilik barang tidak mau dirugikan atas terjadinya barang hilang,” jelas Arman.

Liability Insurance

Sebagai kelanjutan dari penerapan STC, mulai Januari 2010 pihaknya juga akan mendorong anggota Forwarding seluruh Indonesia untuk menggunakan liability insurance (pertanggungan asuransi).

“Kalau sudah mengacu pada STC maka forwarding harus mengasuransikan cargo yang diangkutnya ke liability insurance,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar, risiko pengiriman barang melalui laut oleh forwarding misalnya cargo rusak atau hilang karena kapal ‘tubrukan’ atau kapal tenggelam. “Untuk itu, semua risiko pengiriman itu harus diantisipasi melalui STC dan liability insurance, sehingga hak dan kewajiban antara forwarding dan pemilik barang sama-sama terjaga,” ujarnya. (saiful/ow)


Sumber : Ocean Week, No. 195/IX, February 2010

SINERGE DPP-DPW GAFEKSI PENTING

Untuk menyongsong pasar bebas baik tingkat regional ASEAN maupun internasional perlu menguatkan sinergi yang berkesinambungan antara DPP (Dewan Pengurus Pusat) dengan seluruh DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Gafeksi (Gabungan forwarder penyedia jasa logistic dan ekspedisi) di seluruh Indonesia.

“Untuk menghadapi aturan perdagangan regional dan internasional kita tidak bisa sendiri-sendiri (DPP dan DPW-red), kita harus serentak karena bicara seluruh Indonesia. Jadi kita tidak bisa kepentingan pusat saja, atau kepentingan wilayah saja, tapi pusat dan wilayah harus satu suara, terutama berkenaan dengan masalah PDE Manifest, PPn 1 persen. Dua masalah ini adalah masalah bersama, masalah industri forwarding secara keseluruhan,” ujar Iskandar Zulkarnain, Ketua Umum DPP Gafeksi, menjawab pertanyaan Ocean Week, di sela acara Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW Gafeksi DKI Jakarta, baru-baru ini.

Kata Iskandar, hanya dengan sinergi internal yang berkesinambungan dari seluruh pengurus Gafeksi (Antara DPP dan DPW-red) seluruh Indonesia maka organisasi ini (Gafeksi-red) akan betul-betul memberikan manfaat bukan saja kepada seluruh anggota Gafeksi tetapi juga dalam menunjang kegiatan transportasi arus barang nasional maupun internasional itu sendiri. “Makanya dalam setiap kesempatan maupun forum Gafeksi, saya selalu singgung bahwa kita harus seiring sejalan antara DPP dengan DPW terutama menghadapi era kedepan yang semakin tajam kompetitifnessnya,” ungkap Presiden Direktur PT Internusa Hasta Buana itu.

Selain itu, lanjut Iskandar, visi serta misi Gafeksi juga akan tercapai kalau ada sinergi eksternal yakni kerja sama pengurus (DPP dan DPW-red) dengan aparat atau pihak-pihak terkait setempat mulai dari Pemerintah Daerah (Pemrov DKI-red), Bea Cukai, Dishub dengan rekan-rekan asosiasi terkait lainnya.

“Setelah terjalin sinergi internal maupun eksternal, maka seluruh agenda, program maupun target Gafeksi sebagaimana diamanahkan dalam MUNAS Gafeksi pada 2009 lalu akan terlaksana sesuai yang diharapkan,” ujarnya lagi.

Setuju


Ditanya soal seputar pelaksanaan Rapimwil DPW Gafeksi, Iskandar mengatakan agendanya mereka (DPW Gafeksi DKI Jakarta-red) adalah pelaksanaan rapat pimpinan untuk mengevaluasi apa yang sudah dan akan dikerjakan DPW Gafeksi DKI kedepan.

“Saya sangat setuju dengan tema mereka (Rapimwil DPW Gafeksi DKI-red) yakni menuju standarisasi pelayanan untuk kelancaran arus dokumen dan barang, guna menyongsong era pasar bebas yakni AC-FTA yang telah berjalan sejak 1 Januari lalu,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Iskandar, agenda sinergi DPP dan DPW seluruh Indonesia juga untuk melaksanakan Rakernas pada 8 April 2010 mendatang. “Rakernas Gafeksi ini akan mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan Gafeksi secara nasional. Kemudian, dalam Rakernas itu juga akan disusun berbagai rencana kerja ke depan yang akan dilaksanakan Gafeksi,” tuturnya.

Dikatakan Iskandar, sebelum Rakernas, pihaknya akan menyelenggarakan seminar sehari bertema tentang logistic pada 7 April 2010. “Sedangkan Tema Rakernas itu sendiri yakni strategi perusahaan (forwarding) local menghadapi AC-FTA, serta implikasinya terhadap sector logistic nasional,” tuturnya.

Menurut Iskandar, seminar logistic yang diselenggarakan Gafeksi kali ini akan dihadiri duta besar China Miss Chang Shiyu dan pakar ekonomi Faisal Basri serta Ketua Apindo. “Dengan mendatangkan dua ahli itu, diharapkan kita selaku forwarding betul-betul akan mampu mempersiapkan strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing industri logistic secara nasional,” ujarnya.

Selain Agenda Rakernas dan Seminar Logistic, kata kedepan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan lembaga komunikasi anti suap (disingkat KUPAS). “DPP Gafeksi telah menjadi salah satu deklarator berdirinya lembaga komunikasi anti suap (KUPAS), sebagai lembaga yang akan mencari dan mengatasi persoalan suap yang selama ini menjadi ‘beban’ bisnis logistic nasional,” ungkapnya.

Sinergi DPW dan DPP Gafeksi penting untuk terus memperjuangan soal PPn (pajak pertambahan nilai) 1% yang selama ini menjadi persoalan di antara pelaku logistic (PPJK=perusahaan pengurus jasa kepabeanan-red) terutama di wilayah Jakarta. “Kita masih cari solusi terkait PPn 1 persen,” kata Iskandar.

Dukungan kerja sama DPP dan DPW juga dalam rangka pelaksanaan meeting FIATA dan UNESCAP. “Tahun ini kita akan menjadi tuan rumah FIATA tingkat Regional Asia Pacific (RAP) dan UNESCAP regional forum di Bali pada 14 hingga 18 Juli 2010 mendatang,” ujarnya (saiful/ow)



Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010

Friday, February 5, 2010

PT FPS Indonesia Opens for Business in Tangerang ... Secures ISO 9001 Quality Re-Certification

PT FPS Indonesia, a member of the international forwarding and logistics network - Famous Pacific Shipping (FPS Group) - has opened a new branch office at Tangerang to consolidate the forwarder’s growing business in Indonesia.

Tangerang, Indonesia, January 27, 2010 --(PR.com)-- The new branch office will support cargoes moved by PT FPS Indonesia through Tanjung Priok port, Jakarta’s primary harbour.

According to PT FPS Indonesia managing director, Hendi Hendratmoko: “The investment we have made in this office shows that we are in the market for the long term. At a time when business optimism in much of the market is low, this strategic opening shows our clients that FPS is a brand they can continue to trust.

“In the vicinity of the new office, there are more than 140 companies involved in the import and export of commodities. There is massive logistics business potential in the furniture, shoe, metal, textile and chemical industries."

The contact details for the new office are: PT FPS Indonesia, Jl. Raya Serang Km. 19,5, Cikupa, Tangerang 15710, Banten, Indonesia

Tel: +6221 5940 1517
Fax: +6221 5940 1641
e-mail: tangerang@fpsindonesia.co.id

Coincidental to opening a new branch office, the company has secured re-certification for ISO9001:2008 for its three main branch offices: Jakarta, Semarang, and Surabaya.

Certification was undertaken by independent certification organisation NQA Indonesia.

According to Mr Hendratmoko, the re-certification demonstrates PT FPS Indonesia’s commitment to good value and timely service for its customers. “While global trading is down, we ensure that improvements being made allow us to adapt and continue to provide the best services to customers.”

###


Source : http://www.pr.com/press-release/207678

Friday, January 22, 2010

SECOND LINE CEILING CHARGES AT PRIOK TO BE IMPLEMENTED

Thursday, 21/01/2010

Permits of Tariff-Violating Companies Can be Revoked

JAKARTA: The Ministry of Transportation finally fixes ceiling handling changes in the line 2 of Tanjung Priok port following agreement between service providers and users.
Secretary to the Directorate General of Sea Transportation Bobby R. Mamahit revealed the ceiling handling charges were the result of an evaluation discussed last year.

"The second-line ceiling charges have been signed by the Directorate General of Sea Transportation and will be implemented soon," he told Bisnis on Monday.

Bobby explained the ceiling charges were agreed to at a government-facilitated meeting between service providers and users."

Based on the Directorate General of Sea Transportation Decree dated January 4, 2010, ceiling charge components consist of delivery, mechanical, cargo shifting, surveyor, stockpiling, administrative, physical inspection, and surcharges.

The Decree KN.42/1/1/DJPL-10 states the ceiling charges should be based on an agreement between service providers and users on November 30, 2009.

The agreement was made between service users association, namely the Jakarta Forwarders, Logistical Services, and Expeditions Association (Gafeksi), the Indonesian Temporary Stockpiling Yards Association (Aptesindo), and the Depot and Warehouse Businesses Association (Apdepi).

In the meantime, service users association involved in the tariff formulation are the Indonesian Exporters Association (GPEI ), the Indonesian National Importers Association (GINSI), and the Indonesian Exporters and Importers (IEI).

Based on the agreement, ceiling stockpiling charge is set at IDR5,000/cubic meter/day (at least two cubic meter), mechanical charge at IDR250,000/cubic meter (at least two cubic meters), surveyor at IDR25,000/cubic meter (at least two cubic meters), and cargo shifting at IDR200,000/cubic meters (at least two cubic meters).

In the meantime, delivery handling charge is fixed at IDR200,000/cubic meters (at least two cubic meters), administrative at IDR50,000/delivery order (DO), physical inspection at IDR20,000/cubic meters (at least two cubic meters), and surcharge at IDR25,000/cubic meter (at least two cubic meters).

In supervising and controlling the application of ceiling charges, the Ministry of Transportation assigns the Tanjung Priok Port Administrator to undertake several measures.

Supervised by Port Administrator

Based on the decree, the Priok Port Administrator is asked to require service providers to submit letters of statement expressing their commitment to implement the ceiling charges in day-to-day activities.

The port administrator will also supervise the implementation of the tariffs to prevent tariff violations.

The port administrator can also suspend service providers if they violate ceiling charges and later the providers will have their permits revoked by the Jakarta Provincial Government.

Previously, Chairperson of the Indonesian Transportation Service Users' Board (Depalindo) Toto Dirgantoro stated the organization from the very onset had denied the application of the ceiling charges in the line 2 at Tanjung Priok port.

"Although the minimum volume has been lowered from three cubic meters to two cubic meters, the charges are still more expensive since the basic charges are also raised," he said. (Bisnis/aji)




http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=1&ptopik=ENG&cdate=21-JAN-2010&inw_id=714795

AKREDITASI WQA OLEH KAN

Kabar menggembirakan dalam membuka lembaran tahun baru 2010 bagi karyawan Iska Niaga Darma group selain penempatan kantor baru di bilangan Jalan Pramuka, Jakarta oleh seluruh divisi dan unit usaha adalah diperolehnya sertifikat akreditasi oleh WQA dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai pengakuan kesesuaian atas Standar SNI ISO/IEC 17021:2008 pada 30 Desember 2009.

Sebagaimana kita pahami bahwa penerapan standar internasional adalah suatu keniscayaan yang mesti kita lakukan di lingkungan Iska Niaga Darma group ini, pengakuan dari KAN ini tentunya sangat menggembirakan kita semua bahwa dalam proses bisnisnya WQA telah memenuhi persyaratan sesuai standar internasional, yang dalam versi aslinya adalah ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management system, setelah melalui serangkaian proses audit sebelumnya.

Dalam ucapan selamatnya, Pak Iskandar menyampaikan rasa syukurnya atas lembaran tahun baru yang dibuka dengan prestasi tersebut.

“Alhamdulillahirabbil ‘aalamin. Suatu awal yang baik dalam memasuki Tahun Baru. Selamat dan sukses untuk Pak Novian dan Tim WQA. Semoga ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Amiiin ...”


Mungkin saja ada di antara kita yang kaget, “lho, lembaga sertifikasi kok diaudit dan disertifikasi ... jeruk kok makan jeruk?” Jawabannya adalah : “ya”. Audit adalah salah satu cara bahwa hal-hal yang menjadi “persyaratan” telah dipenuhi serta langkah-langkah improvement adalah bagian dari sasaran yang harus senantiasa tercermin dalam kinerjanya.

Semoga hal ini menginspirasi kita semua dan kita tidak lagi terkaget-kaget manakala perdagangan bebas dunia tiba-tiba sudah berada di depan pintu rumah kita di mana setiap kompetensi mengharuskan kita memakai standar internasional.

Selamat buat Tim WQA!
Semoga prestasi ini menjadi modal semangat di masa-masa mendatang.


(JS)