SISTEM LOGISTIK NASIONAL MENDESAK DIBENAHI

Written by Tribunnews.com - Willy Widianto
Wednesday, 30 March 2011 12:52


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem Logistik Nasional saatnya dibenahi pemerintah agar 10 tahun ke depan Indonesia akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim menanggapi kenyataan buruknya Indeks Kinerja Logistik Indonesia yang saat ini menduduki posisi ke-75 dari 155 negara di dunia.

“Menurut laporan Bank Dunia 2010, Kinerja Logistik Indonesia ini no. 4 terburuk di ASEAN, setelah Kamboja, Laos dan Myanmar. Padahal pada tahun 2007 kinerja logistik kita jauh lebih baik daripada Filipina dan Vietnam,” ujar Abdul Hakim di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Selain itu, dalam pandangan Hakim, paket Undang-Undang Transportasi sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional, yang disahkan pada kurun waktu tahun 2007-2009 harus dapat memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pemerintah untuk menciptakan harmonisasi diantara sistem angkutan darat, kereta api, laut dan udara.

“Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah mengamanahkan pada pemerintah untuk mendukung peningkatan peran industri pelayaran nasional terhadap sistem logistik, demikian juga halnya dengan Undang-undnag Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” jelas Abdul Hakim.

Di sisi lain, menurut Hakim yang juga anggota Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa sharing angkutan laut dan kereta api masih sangat kecil terhadap total produksi angkutan barang di Indonesia. Padahal beban jalan raya yang menanggung lebih dari 90% angkutan barang di Indonesia sudah terlalu berlebihan.

Akibatnya, Indonesia selalu menghadapi masalah kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas dan kerugian kolektif hingga milyaran rupiah perharinya. Sementara di sisi lain, pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia belum dilengkapi fasilitas bongkar muat yang memadai.

“Padahal dengan meningkatkan perhatian untuk membenahi fasilitas infrastruktur bongkar muat di pelabuhan, seperti Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, maka beban angkutan barang di jalan raya dapat dikurangi secara signifikan. Dengan begitu maka waktu dan biaya menggunakan angkutan laut akan kompetitif”, jelasnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung ini mengingatkan bahwa Anggaran pemeliharaan jalan selama ini selalu menduduki peringkat pertama dalam hal besaran alokasi APBN setiap tahunnya, dan kenyataannya terbukti tidak mampu mengimbangi laju kerusakan jaringan jalan akibat muatan berlebih, seperti kerusakan jalan di Pantura, Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi. Akibatnya, lanjut Hakim, hal ini menyebabkan komponen biaya angkutan barang meningkat lebih dari seratus persen.

Fakta ini menunjukkan bahwa seharusnya prioritas pembangunan infrastruktur transportasi yang terlalu berorientasi pada angkutan di jalan raya tidak tepat.

“Kementerian Perhubungan harus membenahi Sistem Logistik Nasional dengan mengambil langkah berani, yaitu melakukan percepatan pembentukan kelembagaan dan peningkatan Infrastruktur pelabuhan dan kereta api, sehingga target agar Indonesia menjadi salah satu Kekuatan Ekonomi Dunia akan segera terealisir. Artinya, tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pun tercapai”, tandasnya.