[Minggu, 26 September 2010]
SURABAYA - Puluhan pengusaha dan birokrat berkumpul di halaman sebuah rumah di Jalan Majapahit kemarin (25/9). Mereka menghadiri grand opening Worldwide Quality Assurance (WQA) House of Quality Surabaya.
WQA merupakan badan akreditasi yang menjadikan Jakarta sebagai kantor pusat untuk Asia Tenggara. House of Quality Surabaya dibangun karena jumlah pelanggan WQA terus meningkat.
Menurut General Manager of WQA Indonesia Widayanti, House Of Quality dibangun untuk mencapai visi misi WQA. Yakni, pengembangan budaya dan peningkatan mutu di Indonesia agar dapat berperan dan setara dalam era globalisasi. Selain itu, mendorong organisasi meraih sukses dengan berlandasan pada aktivitas nyata perbaikan mutu berkesinambungan.
"Nah, hal itu dapat dilalui dengan berbagai cara. Di antaranya, peningkatan pengetahuan, pembangunan, dan perhimpunan. Dengan demikian, tingkat komunikasi akan lebih baik," jelasnya.
Widayanti menuturkan, grand opening tersebut menjadi wujud rasa terima kasih WQA kepada pelanggan yang selama ini bergabung. ''Itu nanti menjadi suatu komunitas bersama. Jadi, setiap pelanggan WQA secara otomatis masuk ke House of Quality,'' terangnya.
Grand opening kemarin berlangsung semarak. Beberapa tokoh hadir. Di antaranya, Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti dan President Director of WQA Head Office UK Paul Raymond. Selain itu, ada penyerahan award kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam meningkatkan mutu di lingkungan masing-masing. Di antaranya, Gubernur Soekarwo. Dia dianggap sebagai pelopor dan perintis mutu di Jawa Timur. Badrodin juga menerima penghargaan karena dianggap memiliki komitmen mutu tinggi. (nji/c12/hud)
Sumber :
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=157067
Sunday, September 26, 2010
Friday, September 24, 2010
INFLASI INDONESIA NAIK JADI ENAM PERSEN
Jum'at, 24 September 2010 | 08:22 WIB
TEMPO Interaktif, Balikpapan - Bank Indonesia menyatakan tingkat inflasi Indonesia sudah melebihi enam persen pada Agustus dan September ini. Kenaikan prosentasi inflasi tersebut disebabkan terhambatnya proses distribusi sembako akibat permasalahan cuaca.
“Inflasinya enam persen diatas prediksi APBN 2010, yang dipatok hanya lima persen,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Operasi Moneter dan Devisa, Budi Mulya di Balikpapan, Jumat (24/9).
Kenaikan inflasi, kata Budi salah satunya juga disebabkan ongkos produksi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) PT Perusahaan Listrik Negara. Dampaknya turut mempengaruhi kenaikan harga harga di pasaran.
Harga beras, gula, dan terigu, menurut Budi, menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Penyebabnya adalah adanya lonjakan permintaan saat bulan Ramadan dan hari raya libur Idul Fitri lalu.
Namun bagi Budi, kenaikan inflasi ini tidak terlalu mempengaruhi sistim perekonomian di Indonesia. Kenaikan inflasi setiap tahunnya terjadi bersamaan waktunya pada bulan bulan Ramadhan. “Bukan fundamental ekonomi kita, saat distribusi lancar, harga akan normal,” paparnya.
Pemerintah, kata Budi telah menetapkan prediksi inflasi maksimal berkisar di angka lima persen plus minus satu. BI punya kewajiban menjaga stabilitas naik turunnya inflasi di Indonesia.
Budi menyebutkan bahwa dibutuhkan sinergi kebijakan yang komprehensif antara sisi mikro, makro, fiskal, moneter, sektoral dan kewilayahan untuk mengendalikan inflasi.
Karena, kata dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tekanan inflasi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan dan permasalahan di struktur pasar.
SG WIBISONO
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/09/24/brk,20100924-280159,id.html
TEMPO Interaktif, Balikpapan - Bank Indonesia menyatakan tingkat inflasi Indonesia sudah melebihi enam persen pada Agustus dan September ini. Kenaikan prosentasi inflasi tersebut disebabkan terhambatnya proses distribusi sembako akibat permasalahan cuaca.
“Inflasinya enam persen diatas prediksi APBN 2010, yang dipatok hanya lima persen,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Operasi Moneter dan Devisa, Budi Mulya di Balikpapan, Jumat (24/9).
Kenaikan inflasi, kata Budi salah satunya juga disebabkan ongkos produksi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) PT Perusahaan Listrik Negara. Dampaknya turut mempengaruhi kenaikan harga harga di pasaran.
Harga beras, gula, dan terigu, menurut Budi, menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Penyebabnya adalah adanya lonjakan permintaan saat bulan Ramadan dan hari raya libur Idul Fitri lalu.
Namun bagi Budi, kenaikan inflasi ini tidak terlalu mempengaruhi sistim perekonomian di Indonesia. Kenaikan inflasi setiap tahunnya terjadi bersamaan waktunya pada bulan bulan Ramadhan. “Bukan fundamental ekonomi kita, saat distribusi lancar, harga akan normal,” paparnya.
Pemerintah, kata Budi telah menetapkan prediksi inflasi maksimal berkisar di angka lima persen plus minus satu. BI punya kewajiban menjaga stabilitas naik turunnya inflasi di Indonesia.
Budi menyebutkan bahwa dibutuhkan sinergi kebijakan yang komprehensif antara sisi mikro, makro, fiskal, moneter, sektoral dan kewilayahan untuk mengendalikan inflasi.
Karena, kata dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tekanan inflasi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan dan permasalahan di struktur pasar.
SG WIBISONO
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/09/24/brk,20100924-280159,id.html
Friday, August 6, 2010
ONE HEART, ONE TEAM FOR SUCCESS
Dari RTM-XI FPS Indonesia
Salah satu proses manajemen yang tidak boleh ditinggalkan adalah evaluasi kinerja. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan rapat tinjauan manajemen (RTM), evaluasi kinerja menjadi masukan tinjauan yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi perencanaan manajemen. Sebab, rapat tinjauan merupakan salah satu proses perencanaan ke depan berdasar pada masukan-masukan tinjauan sebagaimana dipersyaratkan dalam klausul 5.6.2 ISO 9001:2008 termasuk kinerja.
Kinerja Cabang
Salah satu hal yang menggembirakan dari kinerja cabang adalah pencapaian yang diraih oleh Cabang Solo, Denpasar dan Tangerang yang mencapai bahkan melebihi target. Kegembiraan ini lebih-lebih karena pencapaian diraih setelah diklasifikasinya cabang-cabang menjadi kategori A, B, dan C. Ketiga cabang di atas masing-masing berkategori C untuk Solo dan Tangerang dengan target net profit minimal Rp 75 juta setahun, dan kategori B untuk Cabang Denpasar dengan target net profit minimal Rp 500 juta setahun. Lebih jauh, apresiasi pantas diberikan kepada Cabang Denpasar dan Cabang Solo yang secara konsisten pencapaian net profitnya lebih dari 100% dari waktu ke waktu. Tercatat, Cabang Denpasar konsisten dengan pencapaian lebih dari 100% sejak RTM-IV (April 2008) dan Cabang Solo sejak RTM-VIII (Juli 2009).
Project dan Program KPR
Termasuk dalam evaluasi kinerja adalah rekomendasi dari RTM sebelumnya. Program yang direkomendasikan dari RTM yang lalu yang dievaluasi dalam RTM yang berlangsung pada 3-4 Agustus 2010 lalu adalah Project dan Program KPR (kreativitas, prestasi, rewards).
Rekomendasi untuk mencari project cargo ditujukan agar target yang tertuang dalam budget 2010 dapat dicapai secara maksimal. Dari 13 cabang, hanya 9 cabang yang sudah mulai mencoba menggarap project handling ini. Dan, dari 9 cabang itu, hanya Jakarta, Surabaya, Yogya, dan Medan yang telah merealisasikannya. Denpasar dan Solo yang disebut di atas, yang pencapaiannya melebihi budget justeru belum merambah “produk” yang satu ini. Artinya apa? Artinya, bahwa bisnis konsolidasi / LCL yang merupakan core business selama ini adalah bisnis inti yang membedakan dari bisnis lain di lingkungan Iska Niaga Darma sebagaimana ditinjau dari “kesejarahan” bahwa FPS adalah “divisi laut (seafreight) dari Internusa”. Atau meminjam istilah yang diberikan Pak Iskandar, “IHB adalah ibunya FPS”.
Adapun Program KPR (kreativitas, prestasi, rewards) boleh dibilang merupakan penyediaan “ruang” inovasi bagi cabang-cabang, tujuannya sama seperti di atas, dalam rangka memenuhi target yang dibudgetkan. Beberapa cabang telah mendeklarasikan nama programnya, antara lain Cabang Medan dengan namanya “Do the Best”. Masih belum memperlihatkan hasilnya memang. Tapi, dengan keyakinan penuh sesepuh kita Pak Nico Kalangie memberi motivasi kepada teman-teman cabang yang lain.
“Dengan penamaan tersebut, kita inginkan terwujudnya satu hati, satu tim untuk mencapai kesuksesan bersama. One heart, one team for success”, tandas Pak Nico dalam menguraikan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Cabang Medan itu.
Program KPR dari cabang lain dengan penamaannya antara lain : Save the Branch (Cikarang), LEAD (listen, explore, analyze, do) (Tangerang), dan sejumlah program lainnya.
Penyerahan Sertifikat OHSAS 18001:2007 oleh NQA
Sebagaimana kita maklumi, tindak lanjut dari rekomendasi RTM sebelumnya (RTM-X) adalah juga berbentuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di FPS Cabang Jakarta dengan standarnya OHSAS 18001:2007 1). Penerapan standar ini juga sekaligus dalam rangka memenuhi persyaratan (calon) pelanggan (customer requirements) khususnya yang bergerak di bidang project. Implementasi yang normalnya memakan waktu 3-4 bulan itu, alhamdulillah, berkat “one-heart” dan “one team” dari seluruh penghuni Graha Iska 165 sebagaimana yang Pak Nico istilahkan itu, implementasi dapat ditempuh hanya dengan 1 ½ bulan, dengan pernyataan badan sertifikasi, NQA, “recomended to be certified” di akhir kesimpulan 2nd stage initial audit pada 23 Juni 2010.
Penyerahan secara formal Sertifikat OHSAS 18001:2007 ini dilakukan oleh Pak Putra dari NQA kepada Pak Hendratmoko di awal sesi RTM ini.
Dengan dimilikinya sertifikat OHSAS 18001 ini, kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan project bagi teman-teman cabang semakin terbuka dengan, tentu saja, memakai “FPS-Jakarta” sebagai benderanya.
Manajemen Perubahan 2)
Selaku pucuk pimpinan, Pak Iskandar secara eksplisit baik di awal maupun di sesi penutupan RTM menegaskan pentingnya kesadaran tentang perubahan. Dalam konteks organisasi, tentunya hal ini dapat diterjemahkan sebagai manajemen perubahan (change management).
Perubahan yang sangat cepat di lingkup global maupun makro demikian pesatnya. Sebut saja misalnya, perubahan teknologi informasi yang sangat gencar, Asean Single Windows (ASW) yang akan diberlakukan pada 2012 dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, dan oleh karena itu adaptasi terhadap pemberlakuan National Single Windows (NSW) secara penuh pada Oktober 2010 mesti dipercepat pemahamannya khususnya prosedur-prosedur yang berbasis I.T dan eksesnya di lingkungan Iska Niaga Darma. Demikian juga perubahan di dunia bisnis dan perdagangan pada umumnya, perlu adaptasi dengan mempertimbangkan tingkat percepatannya.
Perubahan proses ekspor-impor dalam rangka INSW itu pulalah yang menjadikan diskusi operasional yang diagendakan dalam RTM ini begitu sengit. Dan secara umum peserta diskusi cukup dapat memaklumi terhadap permasalahan yang demikian banyak di sisi operasional akhir-akhir ini.
Terkait dengan keniscayaan terhadap respon atas perubahan itu, kebijakan lain terkait dengan teknologi informasi dan kepegawaian juga mendapat perhatian dalam RTM ini. Dan, penuangan kebijakan-kebijakan yang nanti akan diimplementasikan mudah-mudahan selaras dengan kecepatan perubahan eksternal.
(JS)
--------------------------
1) OHSAS = Ocupational Health and Safety Assessment Series
2) Penyadaran (awareness) tentang manajemen perubahan menjadi keharusan sesuai klausul 4.3.1.5 OHSAS 18002:2008.
Salah satu proses manajemen yang tidak boleh ditinggalkan adalah evaluasi kinerja. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan rapat tinjauan manajemen (RTM), evaluasi kinerja menjadi masukan tinjauan yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi perencanaan manajemen. Sebab, rapat tinjauan merupakan salah satu proses perencanaan ke depan berdasar pada masukan-masukan tinjauan sebagaimana dipersyaratkan dalam klausul 5.6.2 ISO 9001:2008 termasuk kinerja.
Kinerja Cabang
Salah satu hal yang menggembirakan dari kinerja cabang adalah pencapaian yang diraih oleh Cabang Solo, Denpasar dan Tangerang yang mencapai bahkan melebihi target. Kegembiraan ini lebih-lebih karena pencapaian diraih setelah diklasifikasinya cabang-cabang menjadi kategori A, B, dan C. Ketiga cabang di atas masing-masing berkategori C untuk Solo dan Tangerang dengan target net profit minimal Rp 75 juta setahun, dan kategori B untuk Cabang Denpasar dengan target net profit minimal Rp 500 juta setahun. Lebih jauh, apresiasi pantas diberikan kepada Cabang Denpasar dan Cabang Solo yang secara konsisten pencapaian net profitnya lebih dari 100% dari waktu ke waktu. Tercatat, Cabang Denpasar konsisten dengan pencapaian lebih dari 100% sejak RTM-IV (April 2008) dan Cabang Solo sejak RTM-VIII (Juli 2009).
Project dan Program KPR
Termasuk dalam evaluasi kinerja adalah rekomendasi dari RTM sebelumnya. Program yang direkomendasikan dari RTM yang lalu yang dievaluasi dalam RTM yang berlangsung pada 3-4 Agustus 2010 lalu adalah Project dan Program KPR (kreativitas, prestasi, rewards).
Rekomendasi untuk mencari project cargo ditujukan agar target yang tertuang dalam budget 2010 dapat dicapai secara maksimal. Dari 13 cabang, hanya 9 cabang yang sudah mulai mencoba menggarap project handling ini. Dan, dari 9 cabang itu, hanya Jakarta, Surabaya, Yogya, dan Medan yang telah merealisasikannya. Denpasar dan Solo yang disebut di atas, yang pencapaiannya melebihi budget justeru belum merambah “produk” yang satu ini. Artinya apa? Artinya, bahwa bisnis konsolidasi / LCL yang merupakan core business selama ini adalah bisnis inti yang membedakan dari bisnis lain di lingkungan Iska Niaga Darma sebagaimana ditinjau dari “kesejarahan” bahwa FPS adalah “divisi laut (seafreight) dari Internusa”. Atau meminjam istilah yang diberikan Pak Iskandar, “IHB adalah ibunya FPS”.
Adapun Program KPR (kreativitas, prestasi, rewards) boleh dibilang merupakan penyediaan “ruang” inovasi bagi cabang-cabang, tujuannya sama seperti di atas, dalam rangka memenuhi target yang dibudgetkan. Beberapa cabang telah mendeklarasikan nama programnya, antara lain Cabang Medan dengan namanya “Do the Best”. Masih belum memperlihatkan hasilnya memang. Tapi, dengan keyakinan penuh sesepuh kita Pak Nico Kalangie memberi motivasi kepada teman-teman cabang yang lain.
“Dengan penamaan tersebut, kita inginkan terwujudnya satu hati, satu tim untuk mencapai kesuksesan bersama. One heart, one team for success”, tandas Pak Nico dalam menguraikan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Cabang Medan itu.
Program KPR dari cabang lain dengan penamaannya antara lain : Save the Branch (Cikarang), LEAD (listen, explore, analyze, do) (Tangerang), dan sejumlah program lainnya.
Penyerahan Sertifikat OHSAS 18001:2007 oleh NQA
Sebagaimana kita maklumi, tindak lanjut dari rekomendasi RTM sebelumnya (RTM-X) adalah juga berbentuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di FPS Cabang Jakarta dengan standarnya OHSAS 18001:2007 1). Penerapan standar ini juga sekaligus dalam rangka memenuhi persyaratan (calon) pelanggan (customer requirements) khususnya yang bergerak di bidang project. Implementasi yang normalnya memakan waktu 3-4 bulan itu, alhamdulillah, berkat “one-heart” dan “one team” dari seluruh penghuni Graha Iska 165 sebagaimana yang Pak Nico istilahkan itu, implementasi dapat ditempuh hanya dengan 1 ½ bulan, dengan pernyataan badan sertifikasi, NQA, “recomended to be certified” di akhir kesimpulan 2nd stage initial audit pada 23 Juni 2010.
Penyerahan secara formal Sertifikat OHSAS 18001:2007 ini dilakukan oleh Pak Putra dari NQA kepada Pak Hendratmoko di awal sesi RTM ini.
Dengan dimilikinya sertifikat OHSAS 18001 ini, kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan project bagi teman-teman cabang semakin terbuka dengan, tentu saja, memakai “FPS-Jakarta” sebagai benderanya.
Manajemen Perubahan 2)
Selaku pucuk pimpinan, Pak Iskandar secara eksplisit baik di awal maupun di sesi penutupan RTM menegaskan pentingnya kesadaran tentang perubahan. Dalam konteks organisasi, tentunya hal ini dapat diterjemahkan sebagai manajemen perubahan (change management).
Perubahan yang sangat cepat di lingkup global maupun makro demikian pesatnya. Sebut saja misalnya, perubahan teknologi informasi yang sangat gencar, Asean Single Windows (ASW) yang akan diberlakukan pada 2012 dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, dan oleh karena itu adaptasi terhadap pemberlakuan National Single Windows (NSW) secara penuh pada Oktober 2010 mesti dipercepat pemahamannya khususnya prosedur-prosedur yang berbasis I.T dan eksesnya di lingkungan Iska Niaga Darma. Demikian juga perubahan di dunia bisnis dan perdagangan pada umumnya, perlu adaptasi dengan mempertimbangkan tingkat percepatannya.
Perubahan proses ekspor-impor dalam rangka INSW itu pulalah yang menjadikan diskusi operasional yang diagendakan dalam RTM ini begitu sengit. Dan secara umum peserta diskusi cukup dapat memaklumi terhadap permasalahan yang demikian banyak di sisi operasional akhir-akhir ini.
Terkait dengan keniscayaan terhadap respon atas perubahan itu, kebijakan lain terkait dengan teknologi informasi dan kepegawaian juga mendapat perhatian dalam RTM ini. Dan, penuangan kebijakan-kebijakan yang nanti akan diimplementasikan mudah-mudahan selaras dengan kecepatan perubahan eksternal.
(JS)
--------------------------
1) OHSAS = Ocupational Health and Safety Assessment Series
2) Penyadaran (awareness) tentang manajemen perubahan menjadi keharusan sesuai klausul 4.3.1.5 OHSAS 18002:2008.
Friday, July 16, 2010
4 PENYEBAB BIAYA MAHAL LOGISTIK DIIDENTIFIKASI
07 Jul 2010
Peringkat RI merosot ke posisi 75
BISNIS INDONESIA
JAKARTA Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) mengidentifikasi empat penyebab mahalnya biaya penanganan logistik di Tanah Air sebagai rekomendasi yang segera disampaikan kepada pemerintah. Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Kepelabuhanan DPP Gafeksi Hery Susanto mengatakan saat ini penanganan logistik di Indonesia berdasarkan biaya menempati urutan ke-75 di dunia atau merosot tajam dari sebelumnya di posisi ke-43.
"Faktor penyebab mahalnya penanganan logistik itu terkait dengan pelayanan di pelabuhan tidak efisien, penanganan dokumen kepabeanan, maraknya pungutan liar, dan buruknya infrastruktur logistik di dalam negeri," ujarnya dalam jumpa pers persiapan pelaksanaan Fiata Asia Pasifik kemarin.
Menurut dia, rekomendasi soal penanganan logistik di Indonesia itu juga akan diusung dalam forum International Federation Freight Forwarders Association (Fiata) Asia Pasifik yang digelar di Bali pada 14-16 Juli 2010. Forum itu akan diikuti oleh 200 peserta dari anggota asosiasi forwarder dan logistik di Asia Pasifik.
Hery menambahkan mahalnya ongkos logistik di Indonesia menjadi fokus bersama untuk dicarikan solusi dalam rangka menghadapi globalisasi sistem logistik di Asean yang terintegrasi dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean Economic Community (AEC) pada 2015. Dia menjelaskan pengintegrasian logistik Asean akan didukung dengan kebijakan liberalisasi logistik yang antara lain meliputi bidang usaha sea cargo handling (penanganan kargo laut), storage and warehousing (penyimpanan dan pergudangan), agen transportasi, jasa kurir, layanan paket, kepabeanan, broker kargo, inspeksi kargo, dan jasa dokumen transportasi.
"Kalau kita tidak siap, kita akan ditinggal. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan SDM logistik nasional yang bisa bersaing menghadapi globalisasi tersebut, di sisi lain pemerintah harus memangkas seluruh hambatan yang menyebabkan mahal-nya ongkos logistik," tegas Hery.
Dia mengungkapkan dalam waktu dekat Gafeksi juga akan menyiapkan kajian mengenai institusi yang paling banyak berkontribusi terhadap melonjaknya biaya logistik di Tanah Alr.
Lebih lama
Hery memaparkan waktu penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan Indonesia juga masih jauh lebih lama dibandingkan dengan beberapa negara di Asean.
Dia mencontohkan waktu penanganan pengeluaran barang di pelabuhan Singapura rata-rata hanya 0,8 hari dan Malaysia 1,7 hari, sedangkan di pelabuhan Indonesia membutuhkan waktu hingga 3 hari untuk barang yang masuk kategori jalur hijau dan lebih dari S hari untuk jalur merah.
Sekjen DPP Gafeksi Siti Ariyanti Adisoe-diro menambahkan Gafeksi selaku tuan rumah forum Fiata Asia Pasifik menargetkan hasil pertemuan itu dapat memberikan peluang dalam pengembangan jaringan bisnis logistik bagi perusahaan anggota Gafeksi.
"Kami [Gafeksi] juga harus mempersiapkan diri seiring dengan akan terbitnya blue print [cetak biru] logistik dan UU Multimoda Transportasi yang kini sudah memasuki tahap finalisasi," ujarnya.
Ariyanti memaparkan selain dihadiri oleh delegasi United Nation Economic and Social Commision for Asia Pacific (Unes-cap), forum Fiata juga akan diikuti peserta dari Brunei, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Kamboja.
Selain itu, ada peserta dari Laos, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, Korea Selatan, Jepang, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, Selandia Baru, dan Australia. kd (redaksi@bisnis.co.id)
http://bataviase.co.id/node/285699
Peringkat RI merosot ke posisi 75
BISNIS INDONESIA
JAKARTA Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) mengidentifikasi empat penyebab mahalnya biaya penanganan logistik di Tanah Air sebagai rekomendasi yang segera disampaikan kepada pemerintah. Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Kepelabuhanan DPP Gafeksi Hery Susanto mengatakan saat ini penanganan logistik di Indonesia berdasarkan biaya menempati urutan ke-75 di dunia atau merosot tajam dari sebelumnya di posisi ke-43.
"Faktor penyebab mahalnya penanganan logistik itu terkait dengan pelayanan di pelabuhan tidak efisien, penanganan dokumen kepabeanan, maraknya pungutan liar, dan buruknya infrastruktur logistik di dalam negeri," ujarnya dalam jumpa pers persiapan pelaksanaan Fiata Asia Pasifik kemarin.
Menurut dia, rekomendasi soal penanganan logistik di Indonesia itu juga akan diusung dalam forum International Federation Freight Forwarders Association (Fiata) Asia Pasifik yang digelar di Bali pada 14-16 Juli 2010. Forum itu akan diikuti oleh 200 peserta dari anggota asosiasi forwarder dan logistik di Asia Pasifik.
Hery menambahkan mahalnya ongkos logistik di Indonesia menjadi fokus bersama untuk dicarikan solusi dalam rangka menghadapi globalisasi sistem logistik di Asean yang terintegrasi dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean Economic Community (AEC) pada 2015. Dia menjelaskan pengintegrasian logistik Asean akan didukung dengan kebijakan liberalisasi logistik yang antara lain meliputi bidang usaha sea cargo handling (penanganan kargo laut), storage and warehousing (penyimpanan dan pergudangan), agen transportasi, jasa kurir, layanan paket, kepabeanan, broker kargo, inspeksi kargo, dan jasa dokumen transportasi.
"Kalau kita tidak siap, kita akan ditinggal. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan SDM logistik nasional yang bisa bersaing menghadapi globalisasi tersebut, di sisi lain pemerintah harus memangkas seluruh hambatan yang menyebabkan mahal-nya ongkos logistik," tegas Hery.
Dia mengungkapkan dalam waktu dekat Gafeksi juga akan menyiapkan kajian mengenai institusi yang paling banyak berkontribusi terhadap melonjaknya biaya logistik di Tanah Alr.
Lebih lama
Hery memaparkan waktu penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan Indonesia juga masih jauh lebih lama dibandingkan dengan beberapa negara di Asean.
Dia mencontohkan waktu penanganan pengeluaran barang di pelabuhan Singapura rata-rata hanya 0,8 hari dan Malaysia 1,7 hari, sedangkan di pelabuhan Indonesia membutuhkan waktu hingga 3 hari untuk barang yang masuk kategori jalur hijau dan lebih dari S hari untuk jalur merah.
Sekjen DPP Gafeksi Siti Ariyanti Adisoe-diro menambahkan Gafeksi selaku tuan rumah forum Fiata Asia Pasifik menargetkan hasil pertemuan itu dapat memberikan peluang dalam pengembangan jaringan bisnis logistik bagi perusahaan anggota Gafeksi.
"Kami [Gafeksi] juga harus mempersiapkan diri seiring dengan akan terbitnya blue print [cetak biru] logistik dan UU Multimoda Transportasi yang kini sudah memasuki tahap finalisasi," ujarnya.
Ariyanti memaparkan selain dihadiri oleh delegasi United Nation Economic and Social Commision for Asia Pacific (Unes-cap), forum Fiata juga akan diikuti peserta dari Brunei, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Kamboja.
Selain itu, ada peserta dari Laos, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, Korea Selatan, Jepang, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, Selandia Baru, dan Australia. kd (redaksi@bisnis.co.id)
http://bataviase.co.id/node/285699
Friday, March 26, 2010
FORWARDING NASIONAL WAJIB IKUT ASURANSI
Asuransi internasional (ACTIF) akan bersedia mengcoverr pertanggungan asuransi kepada perusahaan forwarding nasional jika jumlahnya telah mencapai di atas 1000 perusahaan.
“Jumlah 1000 perusahaan forwarding itu, sebagaimana disyaratkan perusahaan asuransi kargo internasional. Jadi kalau jumlah peserta asuransi di bawah 1000, mereka (perusahaan asuransi internasional-red) tidak mau memberikan pertanggungan asuransi kepada perusahaan forwarding nasional,” ujar Arman Yahya, Wakil Ketua DPP Gafeksi Bidang Hubungan Internasional, menjawab pertanyaan Ocean Week, baru-baru ini.
Kata Arman, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gafeksi (Gabungan Perusahaan Forwarding Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) mentargetkan kepesertaan asuransi sangat penting dan wajib sebagai kelanjutan dari penerapan STC (standard trading condition). “Jadi kenapa selama ini (sejak 1986) STC tidak jalan, karena perusahaan forwarding nasional merasa terbebani kalau harus ikut asuransi, sehingga STC tidak memberikan manfaat kepada perusahaan forwarding nasional,” ujarnya.
Padahal, premi asuransi kargo internasional seperti ACTIF itu hanya US $500 (setara Rp 5 juta) per tahun. “Premi sebesar itu, tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bias menimpa perusahaan forwarding nasional seperti yang kerap terjadi selama ini,” katanya.
Selain itu, tambahnya, kendala penerapan STC selama ini dikarenakan DPP Gafeksi periode sebelumnya (2004-2009) tidak menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak asuransi internasional yang sempat terjadi sebelumnya.
“Sehingga perusahaan asuransi internasional itu tidak mau mengcover kerugian forwarding nasional karena khawatir tidak bayar premi setiap tahunnya, yang menjadi kewajiban perusahaan forwarding selaku peserta,” jelasnya.
Lebih ironis lagi, kata Arman, pada saat DPP Gafeksi tidak lagi mengurus soal liability insurance, kebanyakan anggota forwarder nasional malah ikut-ikutan molor. “Hingga saat ini masih banyak forwarding nasional yang pura-pura tidak paham seputar STC dan liability insurance,” cibirnya.
Untuk itu, Arman berharap, seluruh anggota forwarding nasional mulai melihat dan segera mengajukan kepesertaan liability insurance. “Sebab hal itu untuk eksistensi usaha forwarding nasional ke depan, di tengah ekspansi bisnis forwarding tingkat regional ASEAN maupun tingkat internasional,” tuturnya. (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010
“Jumlah 1000 perusahaan forwarding itu, sebagaimana disyaratkan perusahaan asuransi kargo internasional. Jadi kalau jumlah peserta asuransi di bawah 1000, mereka (perusahaan asuransi internasional-red) tidak mau memberikan pertanggungan asuransi kepada perusahaan forwarding nasional,” ujar Arman Yahya, Wakil Ketua DPP Gafeksi Bidang Hubungan Internasional, menjawab pertanyaan Ocean Week, baru-baru ini.
Kata Arman, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gafeksi (Gabungan Perusahaan Forwarding Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) mentargetkan kepesertaan asuransi sangat penting dan wajib sebagai kelanjutan dari penerapan STC (standard trading condition). “Jadi kenapa selama ini (sejak 1986) STC tidak jalan, karena perusahaan forwarding nasional merasa terbebani kalau harus ikut asuransi, sehingga STC tidak memberikan manfaat kepada perusahaan forwarding nasional,” ujarnya.
Padahal, premi asuransi kargo internasional seperti ACTIF itu hanya US $500 (setara Rp 5 juta) per tahun. “Premi sebesar itu, tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bias menimpa perusahaan forwarding nasional seperti yang kerap terjadi selama ini,” katanya.
Selain itu, tambahnya, kendala penerapan STC selama ini dikarenakan DPP Gafeksi periode sebelumnya (2004-2009) tidak menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak asuransi internasional yang sempat terjadi sebelumnya.
“Sehingga perusahaan asuransi internasional itu tidak mau mengcover kerugian forwarding nasional karena khawatir tidak bayar premi setiap tahunnya, yang menjadi kewajiban perusahaan forwarding selaku peserta,” jelasnya.
Lebih ironis lagi, kata Arman, pada saat DPP Gafeksi tidak lagi mengurus soal liability insurance, kebanyakan anggota forwarder nasional malah ikut-ikutan molor. “Hingga saat ini masih banyak forwarding nasional yang pura-pura tidak paham seputar STC dan liability insurance,” cibirnya.
Untuk itu, Arman berharap, seluruh anggota forwarding nasional mulai melihat dan segera mengajukan kepesertaan liability insurance. “Sebab hal itu untuk eksistensi usaha forwarding nasional ke depan, di tengah ekspansi bisnis forwarding tingkat regional ASEAN maupun tingkat internasional,” tuturnya. (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010
GAFEKSI BERLAKUKAN STC
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gafeksi (Gabungan Forwarder, Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) menghimbau anggotanya di seluruh Indonesia untuk menerapkan STC (Standard Trading Condition) dalam melakukan transaksi, seiring dengan persaingan industri logistic global.
Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain, mengatakan ke depan persaingan di bisnis penyedia jasa logistic akan semakin ketat dengan berbagai standard dan aturan perdagangan seiring dengan pemberlakuan AC-FTA (Asean China Trade Agreement) sejak Januari 2010 lalu.
“Masuknya AC-FTA harus diikuti dengan kesiapan kita misalnya dalam hal standar perdagangan (jasa) transportasi yang akan kita berikan kepada customer (pemilik barang). Sebab kalau tidak, pelaku forwarder bisa rugi besar atau bahkan bisa kehilangan pelanggan, karena lebih memilih penyedia logistic asing yang telah memiliki STC”, ujarnya.
Menurut Iskandar, dengan masuknya AC-FTA, maka tak sedikit pelaku forwarding atau penyedia jasa logistic yang mulai merambah ke pasar logistic Indonesia dengan berbagai aturan dan ketentuan yang menguntungkan bagi pemilik barang. “Misalnya soal aturan (jaminan) bagaimana barang milik customer sampai dengan aman dan selamat ke tempat tujuan,” jelasnya.
Singkatnya, kata Iskandar kalau pelaku forwarding tidak ada STC maka forwarding bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diangkutnya. “Dengan STC maka tanggung jawab forwarding selaku penyedia jasa logistic terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam STC”.
Hal senada dikemukakan Arman Yahya, Wakil Ketua Bidang Hubungan International DPP Gafeksi. Menurutnya, STC yang saat ini akan diterapkan DPP Gafeksi kepada seluruh anggota sudah direvisi dari STC produk MUNAS (Musyawarah Nasional) Gafeksi tahun 1986 lalu. Bahkan edisi revisi itu sudah disesuaikan dengan standar perdagangan internasional. “Dengan STC edisi revisi ini diharapkan akan memberikan kepastian berusaha bagi seluruh pelaku forwarding di Indonesia,” katanya.
Selain itu, ungkap Arman, dengan penggunaan STC dalam melakukan transaksi pada setiap pemberian jasa transportasi maka tidak akan ada yang dirugikan baik pelaku forwarding maupun pemilik barang. “Selama ini, tak sedikit pelaku forwarding yang mengalami kerugian (materiil) karena tidak adanya STC yang diajukan kepada pemilik barang. Di mana pemilik barang tidak mau dirugikan atas terjadinya barang hilang,” jelas Arman.
Liability Insurance
Sebagai kelanjutan dari penerapan STC, mulai Januari 2010 pihaknya juga akan mendorong anggota Forwarding seluruh Indonesia untuk menggunakan liability insurance (pertanggungan asuransi).
“Kalau sudah mengacu pada STC maka forwarding harus mengasuransikan cargo yang diangkutnya ke liability insurance,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, risiko pengiriman barang melalui laut oleh forwarding misalnya cargo rusak atau hilang karena kapal ‘tubrukan’ atau kapal tenggelam. “Untuk itu, semua risiko pengiriman itu harus diantisipasi melalui STC dan liability insurance, sehingga hak dan kewajiban antara forwarding dan pemilik barang sama-sama terjaga,” ujarnya. (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 195/IX, February 2010
Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain, mengatakan ke depan persaingan di bisnis penyedia jasa logistic akan semakin ketat dengan berbagai standard dan aturan perdagangan seiring dengan pemberlakuan AC-FTA (Asean China Trade Agreement) sejak Januari 2010 lalu.
“Masuknya AC-FTA harus diikuti dengan kesiapan kita misalnya dalam hal standar perdagangan (jasa) transportasi yang akan kita berikan kepada customer (pemilik barang). Sebab kalau tidak, pelaku forwarder bisa rugi besar atau bahkan bisa kehilangan pelanggan, karena lebih memilih penyedia logistic asing yang telah memiliki STC”, ujarnya.
Menurut Iskandar, dengan masuknya AC-FTA, maka tak sedikit pelaku forwarding atau penyedia jasa logistic yang mulai merambah ke pasar logistic Indonesia dengan berbagai aturan dan ketentuan yang menguntungkan bagi pemilik barang. “Misalnya soal aturan (jaminan) bagaimana barang milik customer sampai dengan aman dan selamat ke tempat tujuan,” jelasnya.
Singkatnya, kata Iskandar kalau pelaku forwarding tidak ada STC maka forwarding bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diangkutnya. “Dengan STC maka tanggung jawab forwarding selaku penyedia jasa logistic terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam STC”.
Hal senada dikemukakan Arman Yahya, Wakil Ketua Bidang Hubungan International DPP Gafeksi. Menurutnya, STC yang saat ini akan diterapkan DPP Gafeksi kepada seluruh anggota sudah direvisi dari STC produk MUNAS (Musyawarah Nasional) Gafeksi tahun 1986 lalu. Bahkan edisi revisi itu sudah disesuaikan dengan standar perdagangan internasional. “Dengan STC edisi revisi ini diharapkan akan memberikan kepastian berusaha bagi seluruh pelaku forwarding di Indonesia,” katanya.
Selain itu, ungkap Arman, dengan penggunaan STC dalam melakukan transaksi pada setiap pemberian jasa transportasi maka tidak akan ada yang dirugikan baik pelaku forwarding maupun pemilik barang. “Selama ini, tak sedikit pelaku forwarding yang mengalami kerugian (materiil) karena tidak adanya STC yang diajukan kepada pemilik barang. Di mana pemilik barang tidak mau dirugikan atas terjadinya barang hilang,” jelas Arman.
Liability Insurance
Sebagai kelanjutan dari penerapan STC, mulai Januari 2010 pihaknya juga akan mendorong anggota Forwarding seluruh Indonesia untuk menggunakan liability insurance (pertanggungan asuransi).
“Kalau sudah mengacu pada STC maka forwarding harus mengasuransikan cargo yang diangkutnya ke liability insurance,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, risiko pengiriman barang melalui laut oleh forwarding misalnya cargo rusak atau hilang karena kapal ‘tubrukan’ atau kapal tenggelam. “Untuk itu, semua risiko pengiriman itu harus diantisipasi melalui STC dan liability insurance, sehingga hak dan kewajiban antara forwarding dan pemilik barang sama-sama terjaga,” ujarnya. (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 195/IX, February 2010
SINERGE DPP-DPW GAFEKSI PENTING
Untuk menyongsong pasar bebas baik tingkat regional ASEAN maupun internasional perlu menguatkan sinergi yang berkesinambungan antara DPP (Dewan Pengurus Pusat) dengan seluruh DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Gafeksi (Gabungan forwarder penyedia jasa logistic dan ekspedisi) di seluruh Indonesia.
“Untuk menghadapi aturan perdagangan regional dan internasional kita tidak bisa sendiri-sendiri (DPP dan DPW-red), kita harus serentak karena bicara seluruh Indonesia. Jadi kita tidak bisa kepentingan pusat saja, atau kepentingan wilayah saja, tapi pusat dan wilayah harus satu suara, terutama berkenaan dengan masalah PDE Manifest, PPn 1 persen. Dua masalah ini adalah masalah bersama, masalah industri forwarding secara keseluruhan,” ujar Iskandar Zulkarnain, Ketua Umum DPP Gafeksi, menjawab pertanyaan Ocean Week, di sela acara Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW Gafeksi DKI Jakarta, baru-baru ini.
Kata Iskandar, hanya dengan sinergi internal yang berkesinambungan dari seluruh pengurus Gafeksi (Antara DPP dan DPW-red) seluruh Indonesia maka organisasi ini (Gafeksi-red) akan betul-betul memberikan manfaat bukan saja kepada seluruh anggota Gafeksi tetapi juga dalam menunjang kegiatan transportasi arus barang nasional maupun internasional itu sendiri. “Makanya dalam setiap kesempatan maupun forum Gafeksi, saya selalu singgung bahwa kita harus seiring sejalan antara DPP dengan DPW terutama menghadapi era kedepan yang semakin tajam kompetitifnessnya,” ungkap Presiden Direktur PT Internusa Hasta Buana itu.
Selain itu, lanjut Iskandar, visi serta misi Gafeksi juga akan tercapai kalau ada sinergi eksternal yakni kerja sama pengurus (DPP dan DPW-red) dengan aparat atau pihak-pihak terkait setempat mulai dari Pemerintah Daerah (Pemrov DKI-red), Bea Cukai, Dishub dengan rekan-rekan asosiasi terkait lainnya.
“Setelah terjalin sinergi internal maupun eksternal, maka seluruh agenda, program maupun target Gafeksi sebagaimana diamanahkan dalam MUNAS Gafeksi pada 2009 lalu akan terlaksana sesuai yang diharapkan,” ujarnya lagi.
Setuju
Ditanya soal seputar pelaksanaan Rapimwil DPW Gafeksi, Iskandar mengatakan agendanya mereka (DPW Gafeksi DKI Jakarta-red) adalah pelaksanaan rapat pimpinan untuk mengevaluasi apa yang sudah dan akan dikerjakan DPW Gafeksi DKI kedepan.
“Saya sangat setuju dengan tema mereka (Rapimwil DPW Gafeksi DKI-red) yakni menuju standarisasi pelayanan untuk kelancaran arus dokumen dan barang, guna menyongsong era pasar bebas yakni AC-FTA yang telah berjalan sejak 1 Januari lalu,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Iskandar, agenda sinergi DPP dan DPW seluruh Indonesia juga untuk melaksanakan Rakernas pada 8 April 2010 mendatang. “Rakernas Gafeksi ini akan mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan Gafeksi secara nasional. Kemudian, dalam Rakernas itu juga akan disusun berbagai rencana kerja ke depan yang akan dilaksanakan Gafeksi,” tuturnya.
Dikatakan Iskandar, sebelum Rakernas, pihaknya akan menyelenggarakan seminar sehari bertema tentang logistic pada 7 April 2010. “Sedangkan Tema Rakernas itu sendiri yakni strategi perusahaan (forwarding) local menghadapi AC-FTA, serta implikasinya terhadap sector logistic nasional,” tuturnya.
Menurut Iskandar, seminar logistic yang diselenggarakan Gafeksi kali ini akan dihadiri duta besar China Miss Chang Shiyu dan pakar ekonomi Faisal Basri serta Ketua Apindo. “Dengan mendatangkan dua ahli itu, diharapkan kita selaku forwarding betul-betul akan mampu mempersiapkan strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing industri logistic secara nasional,” ujarnya.
Selain Agenda Rakernas dan Seminar Logistic, kata kedepan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan lembaga komunikasi anti suap (disingkat KUPAS). “DPP Gafeksi telah menjadi salah satu deklarator berdirinya lembaga komunikasi anti suap (KUPAS), sebagai lembaga yang akan mencari dan mengatasi persoalan suap yang selama ini menjadi ‘beban’ bisnis logistic nasional,” ungkapnya.
Sinergi DPW dan DPP Gafeksi penting untuk terus memperjuangan soal PPn (pajak pertambahan nilai) 1% yang selama ini menjadi persoalan di antara pelaku logistic (PPJK=perusahaan pengurus jasa kepabeanan-red) terutama di wilayah Jakarta. “Kita masih cari solusi terkait PPn 1 persen,” kata Iskandar.
Dukungan kerja sama DPP dan DPW juga dalam rangka pelaksanaan meeting FIATA dan UNESCAP. “Tahun ini kita akan menjadi tuan rumah FIATA tingkat Regional Asia Pacific (RAP) dan UNESCAP regional forum di Bali pada 14 hingga 18 Juli 2010 mendatang,” ujarnya (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010
“Untuk menghadapi aturan perdagangan regional dan internasional kita tidak bisa sendiri-sendiri (DPP dan DPW-red), kita harus serentak karena bicara seluruh Indonesia. Jadi kita tidak bisa kepentingan pusat saja, atau kepentingan wilayah saja, tapi pusat dan wilayah harus satu suara, terutama berkenaan dengan masalah PDE Manifest, PPn 1 persen. Dua masalah ini adalah masalah bersama, masalah industri forwarding secara keseluruhan,” ujar Iskandar Zulkarnain, Ketua Umum DPP Gafeksi, menjawab pertanyaan Ocean Week, di sela acara Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW Gafeksi DKI Jakarta, baru-baru ini.
Kata Iskandar, hanya dengan sinergi internal yang berkesinambungan dari seluruh pengurus Gafeksi (Antara DPP dan DPW-red) seluruh Indonesia maka organisasi ini (Gafeksi-red) akan betul-betul memberikan manfaat bukan saja kepada seluruh anggota Gafeksi tetapi juga dalam menunjang kegiatan transportasi arus barang nasional maupun internasional itu sendiri. “Makanya dalam setiap kesempatan maupun forum Gafeksi, saya selalu singgung bahwa kita harus seiring sejalan antara DPP dengan DPW terutama menghadapi era kedepan yang semakin tajam kompetitifnessnya,” ungkap Presiden Direktur PT Internusa Hasta Buana itu.
Selain itu, lanjut Iskandar, visi serta misi Gafeksi juga akan tercapai kalau ada sinergi eksternal yakni kerja sama pengurus (DPP dan DPW-red) dengan aparat atau pihak-pihak terkait setempat mulai dari Pemerintah Daerah (Pemrov DKI-red), Bea Cukai, Dishub dengan rekan-rekan asosiasi terkait lainnya.
“Setelah terjalin sinergi internal maupun eksternal, maka seluruh agenda, program maupun target Gafeksi sebagaimana diamanahkan dalam MUNAS Gafeksi pada 2009 lalu akan terlaksana sesuai yang diharapkan,” ujarnya lagi.
Setuju
Ditanya soal seputar pelaksanaan Rapimwil DPW Gafeksi, Iskandar mengatakan agendanya mereka (DPW Gafeksi DKI Jakarta-red) adalah pelaksanaan rapat pimpinan untuk mengevaluasi apa yang sudah dan akan dikerjakan DPW Gafeksi DKI kedepan.
“Saya sangat setuju dengan tema mereka (Rapimwil DPW Gafeksi DKI-red) yakni menuju standarisasi pelayanan untuk kelancaran arus dokumen dan barang, guna menyongsong era pasar bebas yakni AC-FTA yang telah berjalan sejak 1 Januari lalu,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Iskandar, agenda sinergi DPP dan DPW seluruh Indonesia juga untuk melaksanakan Rakernas pada 8 April 2010 mendatang. “Rakernas Gafeksi ini akan mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan Gafeksi secara nasional. Kemudian, dalam Rakernas itu juga akan disusun berbagai rencana kerja ke depan yang akan dilaksanakan Gafeksi,” tuturnya.
Dikatakan Iskandar, sebelum Rakernas, pihaknya akan menyelenggarakan seminar sehari bertema tentang logistic pada 7 April 2010. “Sedangkan Tema Rakernas itu sendiri yakni strategi perusahaan (forwarding) local menghadapi AC-FTA, serta implikasinya terhadap sector logistic nasional,” tuturnya.
Menurut Iskandar, seminar logistic yang diselenggarakan Gafeksi kali ini akan dihadiri duta besar China Miss Chang Shiyu dan pakar ekonomi Faisal Basri serta Ketua Apindo. “Dengan mendatangkan dua ahli itu, diharapkan kita selaku forwarding betul-betul akan mampu mempersiapkan strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing industri logistic secara nasional,” ujarnya.
Selain Agenda Rakernas dan Seminar Logistic, kata kedepan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan lembaga komunikasi anti suap (disingkat KUPAS). “DPP Gafeksi telah menjadi salah satu deklarator berdirinya lembaga komunikasi anti suap (KUPAS), sebagai lembaga yang akan mencari dan mengatasi persoalan suap yang selama ini menjadi ‘beban’ bisnis logistic nasional,” ungkapnya.
Sinergi DPW dan DPP Gafeksi penting untuk terus memperjuangan soal PPn (pajak pertambahan nilai) 1% yang selama ini menjadi persoalan di antara pelaku logistic (PPJK=perusahaan pengurus jasa kepabeanan-red) terutama di wilayah Jakarta. “Kita masih cari solusi terkait PPn 1 persen,” kata Iskandar.
Dukungan kerja sama DPP dan DPW juga dalam rangka pelaksanaan meeting FIATA dan UNESCAP. “Tahun ini kita akan menjadi tuan rumah FIATA tingkat Regional Asia Pacific (RAP) dan UNESCAP regional forum di Bali pada 14 hingga 18 Juli 2010 mendatang,” ujarnya (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)
