Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gafeksi (Gabungan Forwarder, Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia) menghimbau anggotanya di seluruh Indonesia untuk menerapkan STC (Standard Trading Condition) dalam melakukan transaksi, seiring dengan persaingan industri logistic global.
Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain, mengatakan ke depan persaingan di bisnis penyedia jasa logistic akan semakin ketat dengan berbagai standard dan aturan perdagangan seiring dengan pemberlakuan AC-FTA (Asean China Trade Agreement) sejak Januari 2010 lalu.
“Masuknya AC-FTA harus diikuti dengan kesiapan kita misalnya dalam hal standar perdagangan (jasa) transportasi yang akan kita berikan kepada customer (pemilik barang). Sebab kalau tidak, pelaku forwarder bisa rugi besar atau bahkan bisa kehilangan pelanggan, karena lebih memilih penyedia logistic asing yang telah memiliki STC”, ujarnya.
Menurut Iskandar, dengan masuknya AC-FTA, maka tak sedikit pelaku forwarding atau penyedia jasa logistic yang mulai merambah ke pasar logistic Indonesia dengan berbagai aturan dan ketentuan yang menguntungkan bagi pemilik barang. “Misalnya soal aturan (jaminan) bagaimana barang milik customer sampai dengan aman dan selamat ke tempat tujuan,” jelasnya.
Singkatnya, kata Iskandar kalau pelaku forwarding tidak ada STC maka forwarding bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diangkutnya. “Dengan STC maka tanggung jawab forwarding selaku penyedia jasa logistic terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam STC”.
Hal senada dikemukakan Arman Yahya, Wakil Ketua Bidang Hubungan International DPP Gafeksi. Menurutnya, STC yang saat ini akan diterapkan DPP Gafeksi kepada seluruh anggota sudah direvisi dari STC produk MUNAS (Musyawarah Nasional) Gafeksi tahun 1986 lalu. Bahkan edisi revisi itu sudah disesuaikan dengan standar perdagangan internasional. “Dengan STC edisi revisi ini diharapkan akan memberikan kepastian berusaha bagi seluruh pelaku forwarding di Indonesia,” katanya.
Selain itu, ungkap Arman, dengan penggunaan STC dalam melakukan transaksi pada setiap pemberian jasa transportasi maka tidak akan ada yang dirugikan baik pelaku forwarding maupun pemilik barang. “Selama ini, tak sedikit pelaku forwarding yang mengalami kerugian (materiil) karena tidak adanya STC yang diajukan kepada pemilik barang. Di mana pemilik barang tidak mau dirugikan atas terjadinya barang hilang,” jelas Arman.
Liability Insurance
Sebagai kelanjutan dari penerapan STC, mulai Januari 2010 pihaknya juga akan mendorong anggota Forwarding seluruh Indonesia untuk menggunakan liability insurance (pertanggungan asuransi).
“Kalau sudah mengacu pada STC maka forwarding harus mengasuransikan cargo yang diangkutnya ke liability insurance,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, risiko pengiriman barang melalui laut oleh forwarding misalnya cargo rusak atau hilang karena kapal ‘tubrukan’ atau kapal tenggelam. “Untuk itu, semua risiko pengiriman itu harus diantisipasi melalui STC dan liability insurance, sehingga hak dan kewajiban antara forwarding dan pemilik barang sama-sama terjaga,” ujarnya. (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 195/IX, February 2010
Showing posts with label iskandar zulkarnain. Show all posts
Showing posts with label iskandar zulkarnain. Show all posts
Friday, March 26, 2010
SINERGE DPP-DPW GAFEKSI PENTING
Untuk menyongsong pasar bebas baik tingkat regional ASEAN maupun internasional perlu menguatkan sinergi yang berkesinambungan antara DPP (Dewan Pengurus Pusat) dengan seluruh DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Gafeksi (Gabungan forwarder penyedia jasa logistic dan ekspedisi) di seluruh Indonesia.
“Untuk menghadapi aturan perdagangan regional dan internasional kita tidak bisa sendiri-sendiri (DPP dan DPW-red), kita harus serentak karena bicara seluruh Indonesia. Jadi kita tidak bisa kepentingan pusat saja, atau kepentingan wilayah saja, tapi pusat dan wilayah harus satu suara, terutama berkenaan dengan masalah PDE Manifest, PPn 1 persen. Dua masalah ini adalah masalah bersama, masalah industri forwarding secara keseluruhan,” ujar Iskandar Zulkarnain, Ketua Umum DPP Gafeksi, menjawab pertanyaan Ocean Week, di sela acara Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW Gafeksi DKI Jakarta, baru-baru ini.
Kata Iskandar, hanya dengan sinergi internal yang berkesinambungan dari seluruh pengurus Gafeksi (Antara DPP dan DPW-red) seluruh Indonesia maka organisasi ini (Gafeksi-red) akan betul-betul memberikan manfaat bukan saja kepada seluruh anggota Gafeksi tetapi juga dalam menunjang kegiatan transportasi arus barang nasional maupun internasional itu sendiri. “Makanya dalam setiap kesempatan maupun forum Gafeksi, saya selalu singgung bahwa kita harus seiring sejalan antara DPP dengan DPW terutama menghadapi era kedepan yang semakin tajam kompetitifnessnya,” ungkap Presiden Direktur PT Internusa Hasta Buana itu.
Selain itu, lanjut Iskandar, visi serta misi Gafeksi juga akan tercapai kalau ada sinergi eksternal yakni kerja sama pengurus (DPP dan DPW-red) dengan aparat atau pihak-pihak terkait setempat mulai dari Pemerintah Daerah (Pemrov DKI-red), Bea Cukai, Dishub dengan rekan-rekan asosiasi terkait lainnya.
“Setelah terjalin sinergi internal maupun eksternal, maka seluruh agenda, program maupun target Gafeksi sebagaimana diamanahkan dalam MUNAS Gafeksi pada 2009 lalu akan terlaksana sesuai yang diharapkan,” ujarnya lagi.
Setuju
Ditanya soal seputar pelaksanaan Rapimwil DPW Gafeksi, Iskandar mengatakan agendanya mereka (DPW Gafeksi DKI Jakarta-red) adalah pelaksanaan rapat pimpinan untuk mengevaluasi apa yang sudah dan akan dikerjakan DPW Gafeksi DKI kedepan.
“Saya sangat setuju dengan tema mereka (Rapimwil DPW Gafeksi DKI-red) yakni menuju standarisasi pelayanan untuk kelancaran arus dokumen dan barang, guna menyongsong era pasar bebas yakni AC-FTA yang telah berjalan sejak 1 Januari lalu,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Iskandar, agenda sinergi DPP dan DPW seluruh Indonesia juga untuk melaksanakan Rakernas pada 8 April 2010 mendatang. “Rakernas Gafeksi ini akan mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan Gafeksi secara nasional. Kemudian, dalam Rakernas itu juga akan disusun berbagai rencana kerja ke depan yang akan dilaksanakan Gafeksi,” tuturnya.
Dikatakan Iskandar, sebelum Rakernas, pihaknya akan menyelenggarakan seminar sehari bertema tentang logistic pada 7 April 2010. “Sedangkan Tema Rakernas itu sendiri yakni strategi perusahaan (forwarding) local menghadapi AC-FTA, serta implikasinya terhadap sector logistic nasional,” tuturnya.
Menurut Iskandar, seminar logistic yang diselenggarakan Gafeksi kali ini akan dihadiri duta besar China Miss Chang Shiyu dan pakar ekonomi Faisal Basri serta Ketua Apindo. “Dengan mendatangkan dua ahli itu, diharapkan kita selaku forwarding betul-betul akan mampu mempersiapkan strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing industri logistic secara nasional,” ujarnya.
Selain Agenda Rakernas dan Seminar Logistic, kata kedepan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan lembaga komunikasi anti suap (disingkat KUPAS). “DPP Gafeksi telah menjadi salah satu deklarator berdirinya lembaga komunikasi anti suap (KUPAS), sebagai lembaga yang akan mencari dan mengatasi persoalan suap yang selama ini menjadi ‘beban’ bisnis logistic nasional,” ungkapnya.
Sinergi DPW dan DPP Gafeksi penting untuk terus memperjuangan soal PPn (pajak pertambahan nilai) 1% yang selama ini menjadi persoalan di antara pelaku logistic (PPJK=perusahaan pengurus jasa kepabeanan-red) terutama di wilayah Jakarta. “Kita masih cari solusi terkait PPn 1 persen,” kata Iskandar.
Dukungan kerja sama DPP dan DPW juga dalam rangka pelaksanaan meeting FIATA dan UNESCAP. “Tahun ini kita akan menjadi tuan rumah FIATA tingkat Regional Asia Pacific (RAP) dan UNESCAP regional forum di Bali pada 14 hingga 18 Juli 2010 mendatang,” ujarnya (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010
“Untuk menghadapi aturan perdagangan regional dan internasional kita tidak bisa sendiri-sendiri (DPP dan DPW-red), kita harus serentak karena bicara seluruh Indonesia. Jadi kita tidak bisa kepentingan pusat saja, atau kepentingan wilayah saja, tapi pusat dan wilayah harus satu suara, terutama berkenaan dengan masalah PDE Manifest, PPn 1 persen. Dua masalah ini adalah masalah bersama, masalah industri forwarding secara keseluruhan,” ujar Iskandar Zulkarnain, Ketua Umum DPP Gafeksi, menjawab pertanyaan Ocean Week, di sela acara Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW Gafeksi DKI Jakarta, baru-baru ini.
Kata Iskandar, hanya dengan sinergi internal yang berkesinambungan dari seluruh pengurus Gafeksi (Antara DPP dan DPW-red) seluruh Indonesia maka organisasi ini (Gafeksi-red) akan betul-betul memberikan manfaat bukan saja kepada seluruh anggota Gafeksi tetapi juga dalam menunjang kegiatan transportasi arus barang nasional maupun internasional itu sendiri. “Makanya dalam setiap kesempatan maupun forum Gafeksi, saya selalu singgung bahwa kita harus seiring sejalan antara DPP dengan DPW terutama menghadapi era kedepan yang semakin tajam kompetitifnessnya,” ungkap Presiden Direktur PT Internusa Hasta Buana itu.
Selain itu, lanjut Iskandar, visi serta misi Gafeksi juga akan tercapai kalau ada sinergi eksternal yakni kerja sama pengurus (DPP dan DPW-red) dengan aparat atau pihak-pihak terkait setempat mulai dari Pemerintah Daerah (Pemrov DKI-red), Bea Cukai, Dishub dengan rekan-rekan asosiasi terkait lainnya.
“Setelah terjalin sinergi internal maupun eksternal, maka seluruh agenda, program maupun target Gafeksi sebagaimana diamanahkan dalam MUNAS Gafeksi pada 2009 lalu akan terlaksana sesuai yang diharapkan,” ujarnya lagi.
Setuju
Ditanya soal seputar pelaksanaan Rapimwil DPW Gafeksi, Iskandar mengatakan agendanya mereka (DPW Gafeksi DKI Jakarta-red) adalah pelaksanaan rapat pimpinan untuk mengevaluasi apa yang sudah dan akan dikerjakan DPW Gafeksi DKI kedepan.
“Saya sangat setuju dengan tema mereka (Rapimwil DPW Gafeksi DKI-red) yakni menuju standarisasi pelayanan untuk kelancaran arus dokumen dan barang, guna menyongsong era pasar bebas yakni AC-FTA yang telah berjalan sejak 1 Januari lalu,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Iskandar, agenda sinergi DPP dan DPW seluruh Indonesia juga untuk melaksanakan Rakernas pada 8 April 2010 mendatang. “Rakernas Gafeksi ini akan mengevaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan Gafeksi secara nasional. Kemudian, dalam Rakernas itu juga akan disusun berbagai rencana kerja ke depan yang akan dilaksanakan Gafeksi,” tuturnya.
Dikatakan Iskandar, sebelum Rakernas, pihaknya akan menyelenggarakan seminar sehari bertema tentang logistic pada 7 April 2010. “Sedangkan Tema Rakernas itu sendiri yakni strategi perusahaan (forwarding) local menghadapi AC-FTA, serta implikasinya terhadap sector logistic nasional,” tuturnya.
Menurut Iskandar, seminar logistic yang diselenggarakan Gafeksi kali ini akan dihadiri duta besar China Miss Chang Shiyu dan pakar ekonomi Faisal Basri serta Ketua Apindo. “Dengan mendatangkan dua ahli itu, diharapkan kita selaku forwarding betul-betul akan mampu mempersiapkan strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing industri logistic secara nasional,” ujarnya.
Selain Agenda Rakernas dan Seminar Logistic, kata kedepan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan lembaga komunikasi anti suap (disingkat KUPAS). “DPP Gafeksi telah menjadi salah satu deklarator berdirinya lembaga komunikasi anti suap (KUPAS), sebagai lembaga yang akan mencari dan mengatasi persoalan suap yang selama ini menjadi ‘beban’ bisnis logistic nasional,” ungkapnya.
Sinergi DPW dan DPP Gafeksi penting untuk terus memperjuangan soal PPn (pajak pertambahan nilai) 1% yang selama ini menjadi persoalan di antara pelaku logistic (PPJK=perusahaan pengurus jasa kepabeanan-red) terutama di wilayah Jakarta. “Kita masih cari solusi terkait PPn 1 persen,” kata Iskandar.
Dukungan kerja sama DPP dan DPW juga dalam rangka pelaksanaan meeting FIATA dan UNESCAP. “Tahun ini kita akan menjadi tuan rumah FIATA tingkat Regional Asia Pacific (RAP) dan UNESCAP regional forum di Bali pada 14 hingga 18 Juli 2010 mendatang,” ujarnya (saiful/ow)
Sumber : Ocean Week, No. 197/IX, March 2010
Tuesday, December 15, 2009
FAMOUS PACIFIC SHIPPING RESTRUCTURES TOP MANAGEMENT
In Macau, at the 2009 Annual General Meeting of the Famous Pacific Shipping Group (FPS Group), delegates agreed to a restructuring of the Asia-based NVOCC and freight forwarding network’s senior management team.
Hong Kong, Hong Kong S.A.R., December 10, 2009 --(PR.com)-- The previous constitution of the FPS Group has been re-written and the Group Executive Committee has been replaced by a newly elected Advisory Board to provide governance to the Group.
The new Board is chaired by Kettivit Sittisoontornwong, FPS Logistics (Thailand), who is joined by Michele Dougal, FPS Brisbane; Jens-Ole Holmager, Team Freight Denmark; Gihan Nanayakkara, FPS Sri Lanka; and, Alfred Steinen, FS Mackenzie UK.
This year’s AGM started on a rousing note. Determined to project an up-beat message to staff, clients and the competition, FPS Group members who had gathered in Macau, began the four-day event with a rendition of the classic Queen song We Are The Champions with lyrics reflecting FPS’ core business of freight handling.
The event’s opening evening cocktail party was graced by the presence of senior managers from 18 of the world’s largest container shipping companies.
In addition to agreeing the transformation of the Group’s leadership from an Executive Committee to an Advisory Board, new member companies of the FPS network were welcomed at the AGM, which also provided invaluable networking opportunities.
The AGM, being held 10 years after the inaugural meeting of the network in Rotterdam in 1999, saw many new agents who have joined the Group in the last year introduce themselves. These included new general agents from the Czech Republic, Slovenia, Canada, Spain, UAE and Germany. This brings membership of the Group up to 70 companies from 51 countries.
Some 125 participants travelled to Macau to take part in one of the highlights of the four-day event: one-to-one meetings between member companies of the FPS Group. This year, 1,531 individual meetings were organised, an incredible increase on the 600 held in 2006; 645 in 2007 and 1,325 in 2008.
Delegates were informed that the 2010 AGM is to be hosted in Dalian, China by FPS Dalian.
Members heard the out-going Executive Committee chairman, Iskandar Zulkarnain from PT FPS Indonesia, stepping down after two and a half years at the head of the Committee, paint an upbeat picture of prospects for 2010.
Concluding his review, which included welcoming the new Advisory Board, Mr Zulkarnain demonstrated the spirit that is helping the Group survive the downturn: “We cannot control the wind but we can adjust the sail,” he said.
http://www.pr.com/press-release/198233
Hong Kong, Hong Kong S.A.R., December 10, 2009 --(PR.com)-- The previous constitution of the FPS Group has been re-written and the Group Executive Committee has been replaced by a newly elected Advisory Board to provide governance to the Group.
The new Board is chaired by Kettivit Sittisoontornwong, FPS Logistics (Thailand), who is joined by Michele Dougal, FPS Brisbane; Jens-Ole Holmager, Team Freight Denmark; Gihan Nanayakkara, FPS Sri Lanka; and, Alfred Steinen, FS Mackenzie UK.
This year’s AGM started on a rousing note. Determined to project an up-beat message to staff, clients and the competition, FPS Group members who had gathered in Macau, began the four-day event with a rendition of the classic Queen song We Are The Champions with lyrics reflecting FPS’ core business of freight handling.
The event’s opening evening cocktail party was graced by the presence of senior managers from 18 of the world’s largest container shipping companies.
In addition to agreeing the transformation of the Group’s leadership from an Executive Committee to an Advisory Board, new member companies of the FPS network were welcomed at the AGM, which also provided invaluable networking opportunities.
The AGM, being held 10 years after the inaugural meeting of the network in Rotterdam in 1999, saw many new agents who have joined the Group in the last year introduce themselves. These included new general agents from the Czech Republic, Slovenia, Canada, Spain, UAE and Germany. This brings membership of the Group up to 70 companies from 51 countries.
Some 125 participants travelled to Macau to take part in one of the highlights of the four-day event: one-to-one meetings between member companies of the FPS Group. This year, 1,531 individual meetings were organised, an incredible increase on the 600 held in 2006; 645 in 2007 and 1,325 in 2008.
Delegates were informed that the 2010 AGM is to be hosted in Dalian, China by FPS Dalian.
Members heard the out-going Executive Committee chairman, Iskandar Zulkarnain from PT FPS Indonesia, stepping down after two and a half years at the head of the Committee, paint an upbeat picture of prospects for 2010.
Concluding his review, which included welcoming the new Advisory Board, Mr Zulkarnain demonstrated the spirit that is helping the Group survive the downturn: “We cannot control the wind but we can adjust the sail,” he said.
http://www.pr.com/press-release/198233
Monday, December 7, 2009
PEMERINTAH DIDESAK BENTUK DEWAN LOGISTIK
Sabtu, 28 Nopember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) mendesak pemerintah segera membentuk Dewan Logistik Nasional (DLN), sekaligus menetapkan payung hukumnya. Saat ini, bisnis logistik harus mengikuti aturan dari sejumlah departemen/kementerian yang berbeda-beda sehingga hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.
Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnaen menyebutkan, selain membentuk DLN, para pelaku bisnis di bidang logistik juga berharap adanya keinginan kuat dari pemerintah dengan menetapkan cetak biru. Ini dilakukan guna menekan beban biaya pengiriman barang yang mencapai 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 300 triliun.
Menurut dia, pengusaha logistik membutuhkan kejelasan regulasi dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk DLN yang menyinkronisasikan peraturan-peraturan mengenai logistik dari sejumlah instansi pemerintahan. Nantinya, DLN harus diisi dari kalangan profesional, akademisi, dan perwakilan dari Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Pekerjaan Umum, Bappenas, serta Kadin Indonesia.
"Sekarang saja sudah banyak perusahaan angkutan darat, terutama di Batam, yang hampir mati. Ini karena truk-truk dari negara lain juga mengangkut barang di sana," katanya di Jakarta, kemarin (25/11), usai pembukaan acara "Indonesia Supply Chain and Logistic Conference 2009".
Keinginan soal kejelasan payung hukum ini juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita. Menurut dia, biaya angkutan yang tinggi berpengaruh pada harga jual suatu barang/jasa di pasaran.
Jika pengelolaan logistik dilakukan secara benar dan terarah, maka dapat menekan biaya menjadi hanya 18 persen dari PDB. Mengingat dalam kondisi kisruh, maka diperlukan adanya pembenahan secara menyeluruh dan revolusi regulasi bidang logistik. Ini dilakukan juga sebagai persiapan untuk menghadapi pasar bebas pada 2012 mendatang.
"Kita harus melakukan revolusi di bidang logistik agar tidak tertinggal dengan negara lain. Di Thailand biaya logistik hanya 16 persen dari PDB, sementara di AS hanya 10 persen. Pemerintah harus cepat mengesahkan cetak biru logistik karena sudah selesai dibahas sejak tahun lalu, dan saat ini berada di Menko Perekonomian," katanya.
Zaldy menjelaskan, pengesahan cetak biru logistik juga untuk mengantisipasi terbitnya peraturan pemerintah (PP) atau undang-undang baru yang bersinggungan dengan sektor logistik. (Syamsuri S)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=240906
JAKARTA (Suara Karya): Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) mendesak pemerintah segera membentuk Dewan Logistik Nasional (DLN), sekaligus menetapkan payung hukumnya. Saat ini, bisnis logistik harus mengikuti aturan dari sejumlah departemen/kementerian yang berbeda-beda sehingga hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha.
Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnaen menyebutkan, selain membentuk DLN, para pelaku bisnis di bidang logistik juga berharap adanya keinginan kuat dari pemerintah dengan menetapkan cetak biru. Ini dilakukan guna menekan beban biaya pengiriman barang yang mencapai 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 300 triliun.
Menurut dia, pengusaha logistik membutuhkan kejelasan regulasi dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk DLN yang menyinkronisasikan peraturan-peraturan mengenai logistik dari sejumlah instansi pemerintahan. Nantinya, DLN harus diisi dari kalangan profesional, akademisi, dan perwakilan dari Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Pekerjaan Umum, Bappenas, serta Kadin Indonesia.
"Sekarang saja sudah banyak perusahaan angkutan darat, terutama di Batam, yang hampir mati. Ini karena truk-truk dari negara lain juga mengangkut barang di sana," katanya di Jakarta, kemarin (25/11), usai pembukaan acara "Indonesia Supply Chain and Logistic Conference 2009".
Keinginan soal kejelasan payung hukum ini juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita. Menurut dia, biaya angkutan yang tinggi berpengaruh pada harga jual suatu barang/jasa di pasaran.
Jika pengelolaan logistik dilakukan secara benar dan terarah, maka dapat menekan biaya menjadi hanya 18 persen dari PDB. Mengingat dalam kondisi kisruh, maka diperlukan adanya pembenahan secara menyeluruh dan revolusi regulasi bidang logistik. Ini dilakukan juga sebagai persiapan untuk menghadapi pasar bebas pada 2012 mendatang.
"Kita harus melakukan revolusi di bidang logistik agar tidak tertinggal dengan negara lain. Di Thailand biaya logistik hanya 16 persen dari PDB, sementara di AS hanya 10 persen. Pemerintah harus cepat mengesahkan cetak biru logistik karena sudah selesai dibahas sejak tahun lalu, dan saat ini berada di Menko Perekonomian," katanya.
Zaldy menjelaskan, pengesahan cetak biru logistik juga untuk mengantisipasi terbitnya peraturan pemerintah (PP) atau undang-undang baru yang bersinggungan dengan sektor logistik. (Syamsuri S)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=240906
Subscribe to:
Posts (Atom)
