ISO 9001 - THE REVISION PROCESS COMMENCES

In March 2012, ISO members voted to revise the ISO 9001:2008 standard and, at the invitation of SPRI (the Basque Government Society for Innovation), held their first meeting in Bilbao, Spain during the week of 18 to 22 June 2012.

Bilbao is a city which symbolises renewal and it is a very appropriate origin in the journey to revise ISO’s most popular standard. Symbolic of this renewal is the Guggenheim Museum (1997) and the Iberodrola Tower (2011); both associated with famous architects, Frank Gehry and César Pelli.

What are the architects of ISO 9001:2015 planning?


ISO standards are balloted for reveiw every five years – not because the committee wants to perpetuate
itself, but to ensure that the standard is maintained as relevant and contemporary. The last revision to ISO 9001 (in 2008) was not regarded as a significant change and most of the changes were seen as “editorial”; many of the changes made then were to aid translation and to make it more readable (the change in clause 8.3, non-conforming product was a good example of this).

There is a very significant reason for revision ISO 9001 and this has been caused by the publication of Annex SL in the ISO/IEC Directive Part 1 (see page 3). This rather dull sounding publication from 2011 is very significant as it contains the template for a management system standard. All ISO management system committees are now required to reorganise the clauses to suit the template.

ISO 14001, which is also under revision, has already a six month start on ISO 9001 and has been re-organising the familiar clauses 4.1 to 4.6 into the new framework. So the first change to anticipate is that the 2015 version of ISO 9001 will be structured differently and, further, the text will change as the template text, considered to be generic for any management system standard, must be maintained unless special permission is obtained from the ISO Secretariat. It is not expected that permission will be granted lightly and only standards such as ISO 13485 (Medical Devices) will be given dispensation - in this case because ISO 13485 does not have a requirement for continual improvement.

The meeting in Bilbao did not draft a single word of a proposed ISO 9001:2015. The committee met to draft the design specification (new work item proposal) for the new standard. This is a very important document as it establishes the boundaries for the revision as well as the timeframe for the various approval stages from WD (Working Draft), to CD (Committee Draft), to DIS (Draft International Standard) to FDIS (Final Draft International Standard). Each issue from CD is translated to the main ISO languages (French and Russian) and a standard period is allowed for this translation; it is this translation time, as well as voting / comment periods, that accounts for most of the time taken to revise a standard.

This November in St. Petersburg, when the group next meets, it is hoped that the design specification will be approved and the drafting team can start the process of putting revised words on paper.

If you took part in the ISO survey, your comments are being reviewed in depth (the early results did not
include comments in foreign languages and did not look at additional comments which were not part of the “survey monkey” menu). Progressive Certification are taking part in this review and, if you have any  additional comments, please forward to us so that we can include in our national position which will be  ubmitted prior to the next meeting.

Source :  www.progressive-cert.com/

SEMESTER PERTAMA EKONOMI TUMBUH 6,3 PERSEN

Senin, 6 Agustus 2012 11:48:35

Reporter: Harwanto Bimo Pratomo

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 6,3 persen. Dengan produk domestik bruto yang tumbuh mencapai 6,4 persen . Dengan nilai sebesar Rp 650,6 triliun atas dasar harga konstan dan Rp 2.050,1 triliun atas dasar harga berlaku.

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan dibanding triwulan pertama terjadi kenaikan 2,8 persen. Pertumbuhan didorong industri manufaktur besar dan sedang yang mengalami kenaikan 3,94 persen, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,97 juta orang naik 3,61 atau 4,77 secara year on year.

"Kenaikan juga didorong percepatan belanja pemerintah termasuk belanja modal mencapai Rp 384,5 triliun melampaui triwulan pertama Rp 244,9 triliun dan Impor barang modal yang besar sehingga meningkatkan investasi dalam negeri," ujarnya di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/8).

Selain itu, kata Suryamin, peningkatan didorong realisasi penanaman modal dalam dan luar negeri selama triwulan kedua naik 8 persen secara kuartal atau 24 persen secara year on year. "Namun, terjadi perlambatan ekonomi global sehingga nilai ekspor turun," ungkapnya.

Dia menegaskan tingginya tinggi impor didorong impor barang modal dan bahan baku. "Impor ini mempunyai dampak ke sektor lain yang menggunakan barang ini untuk proses produksi terlihat di peningkatan sektor industri, pertambangan," ujarnya.

BPS mencatat naiknya konsumsi rumah tangga didorong oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan kredit konsumsi dan peningkatan konsumsi barang rumah tangga, serta meningkatnya dana bantuan sosial dari pemerintah."Konsumsi rumah tangga tumbuh 5 persen," katanya.

Sumber :  http://www.merdeka.com/uang/semester-pertama-ekonomi-tumbuh-63-persen.html

SOAL MIDDLE CLASS (INCOME) TRAP

Oleh : H. Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior

RAMAI soal jebakan kelas me­ne­ngah (middle class income trap) Indonesia muncul se­telah Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pem­bangu­nan Asia (Asian Development Bank) merilis bahwa terjadi pe­ning­katan spektakuler kelas mene­ngah Indonesia dalam sepuluh tahun ter­akhir. Senapas, ramai perdebatan ten­tang apa arti/makna dari muncul ke­las menengah Indonesia secara men­colok tersebut, dan Indonesia ha­rus mewaspadai jebakan kelas me­ne­ngah, terutama karena mayo­ritas dari kelas menengah tersebut dapat jatuh kembali ke kelompok kelas bawah (miskin).

Perkara jebakan kelompok kelas me­nengah Indonesia menjadi materi ku­­liah umum Menteri Badan Usaha Mi­lik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang digelar Pemprov Sumatera Ba­rat di auditorium Gubernuran, Ming­gu (6/7). Bahwa kemunculan kelom­pok kelas menengah Indonesia da­lam jumlah sangat besar, sebe­tulnya po­sitif. Tapi sebaliknya, menim­bul­kan jebakan-jebakan yang mere­pot­kan pemerintah dan mena­han gerak Indonesia menjadi negara maju. Dah­l­an menyebutkan sejumlah kele­ma­han kalangan kelas menengah Indonesia yang merepotkan, antara lain menyebabkan/menahan laju Indonesia menjadi negara maju.

Ia mencontohkan, kelas mene­ngah di lingkungan birokrasi peme­rin­tah—termasuk di ling­kungan BUMN—cenderung birokratis. Biro­krasi diharapkan me­lan­car­kan, responsif/mem­perce­pat proses, tidak mem­bebani/mengenakan biaya tinggi, h­a­rus efisien, dan seterusnya. Contoh praktik birokrasi yang kurang responsif: kini orang Pa­pua makan nasi walau se­mula makan sagu. Ada banyak po­hon sagu, tapi tidak diba­ngun pabrik sagu. Di Papua har­ga gula amat mahal—kare­na manajemen pelabuhan ma­sih membebani—ada 1.000-an ha kebun tebu, tapi tidak diba­ngun pabrik gula. Praktik di pelabuhan harus diter­tibkan, baik manajemen dan biaya mahal. Kapasitas sandar masih kecil harus diting­katkan.

SIAPA yang disebut kelas menengah Indonesia? Kelom­pok kelas menengah Indonesia le­bih dinisbahkan pada pe­ning­­katan pendapatan dan atau besaran belanja per hari ke­lompok kelas dari mene­ngah (middle class income) yang dirilis Bank Dunia dan ADB. Data ADB antara lain me­­­nye­butkan, kelompok me­ne­ngah Indonesia mening­kat da­lam 10 tahun, dari 45 juta orang pada 1999 menjadi 93 juta orang pada 2009—jumlah ke­las me­n­e­ngah-ba­wah­nya men­jadi 74 per­sen. Jadi, tiap tahun ke­lom­pok kelas me­nengah Indo­nesia bertambah 7 juta orang.

Data Bank Dunia menye­but­kan, jumlah kelas mene­ngah Indonesia mening­kat dari 81 juta jiwa (37,7 persen) pa­da tahun 2003 menjadi 131 juta jiwa pada 2010 (56,5 per­sen). Definisi Bank Dunia me­nyebut kelas menengah adalah pen­duduk dengan penge­lua­ran USD 2 sampai USD 20 atau Rp 19.000 sampai Rp 190.000/hari (asumsi satu dolar Rp 9.500). Berdasar data Bank Dunia, jumlah kelompok ke­las menengah Indonesia me­ning­kat 7 juta/tahun dalam 10 ta­hun terakhir. Sayang, ke­las me­­nengah Indonesia di­domi­na­si mereka yang bera­da di tingkat pengeluaran USD 2-6 per hari (Rp 19.000-Rp 57.000/hari) yang sangat de­kat dengan kelas bawah (mis­kin).

Kelompok berpendapatan (berbelanja) kelas menengah tersebut masih dibagi lagi be­be­rapa bagian, yaitu pe­nge­luaran harian pada seki­tar USD 2-4 sebanyak 38,5 persen (yang sangat dominan), yang pengeluaran harian pada seki­tar USD 4-USD 6 sebesar 11,7 persen, yang pengeluaran ha­rian sekitar USD 6-USD 10 se­be­sar 5 persen, dan pe­nge­lua­ran harian pada seki­tar USD 10-20 sebesar 1,3 persen. Dan, je­bakan yang dimaksud adalah k­e­lompok menengah bawah de­ngan pengeluaran USD 2-4/hari sewaktu-waktu dapat kem­bali jatuh menjadi kelom­pok bawah atau miskin bila­ma­na perekonomian Indonesia relatif stagnan/tidak ber­tum­buh baik.

Dalam laporan medio 2010, ADB mengukur jumlah/besaran kelas menengah di Asia—termasuk kelas me­ne­ngah Indoneia—ber­dasarkan ting­kat penge­luaran 2-20 dollar AS/kapita/hari. ADB juga masih membagi kelompok kelas menengah ke dalam ke­lompok kelas menengah-ba­wah, kelompok kelas mene­ngah-tengah, dan kelom­pok ke­las menengah-atas. Kelas me­n­engah-bawah berpe­nge­luaran 2-4 dolar AS (pada sekitar Rp 540.000-Rp 1,1 juta per orang/bulan atau Rp 2,16 juta-Rp 4,4 juta per keluarga de­ngan 4 anggota); kelas me­ne­ngah-tengah 4-10 dolar AS (Rp 1,1 juta-Rp 2,7 juta/orang/bulan); dan kelas menengah-atas 10-20 dolar AS (Rp 2,7 juta-Rp 5,4 juta/orang/bulan).

DALAM buku ADB, Diagnosing the Indonesian Eco­nomy: Toward Inclusive and Green Growth, diluncurkan di Jakarta, Senin (26/3), antara lain disebutkan Indonesia per­lu mengembangkan sektor ma­nufaktur, jasa, dan per­ta­nian, untuk me­ningkatkan la­pa­ngan kerja dan me­ngurangi ke­miskinan. Seka­lipun eko­nomi Indonesia telah men­jadi salah satu yang menunjukkan performa terbaik di kawasan da­lam beberapa tahun bela­ka­ngan, Indonesia masih ha­rus meng­hadapi sejumlah tanta­ngan di dalam mencapai taha­pan ekonomi negara ber­pen­da­patan menengah-atas.

Buku ADB antara lain fo­kus pada penjelasan tentang tantangan Indonesia dalam men­transformasi industri mem­­perbaiki berbagai keku­ra­ngan dalam infrastruktur, mengembangkan sumber daya ma­nusia (SDM), dan me­m­per­kuat pemerintahan daerah (pro­vinsi dan kabupaten/ko­ta). Dikatakan, Indonesia tidak bisa bertahan pada kondisi per­ekonomian saat ini seka­li­pun cukup baik dengan per­tum­buhan ekonomi rata-rata sebesar 5,9 persen dalam lima tahun terakhir.

ADB melihat kesalahan Indonesia melakukan perubahan yang bisa membuat terjebak da­lam jebakan kelas mene­ngah (a middle income trap). Kon­disi negara di mana ekono­mi kelas menengah tidak lagi bisa bersaing dengan negara ber­penghasilan rendah/ba­wah, yang masih buruk da­lam hal SDM, teknologi, dan infra­struk­tur, sehingga sulit bagi ne­gara untuk mencapai status/ta­hap negara berpenghasilan ting­gi/atas—tantangan Indo­ne­sia melompat menjadi ne­gara maju (istilah yang digu­na­kan Menteri BUMN Dahlan Iskan).

Menurut Menteri Peren­canaan Pembangunan Nasio­nal, Armida Alisjahbana, Indonesia perlu tolok ukur buat mengakselerasi perkem­ba­ngan infrastruktur, pengua­tan kelembagaan, peningkatan in­vestasi swasta, mengatasi ke­takseimbangan geografis da­lam meningkatkan lapangan ker­ja dan kesempatan pendi­di­kan. Buku ADB disebut mem­­beri kontribusi atau sum­ber pengetahuan bagi pembuat ke­­­bijakan, akademisi mem­pe­la­jari perkembangan/eko­no­mi, dan masyarakat me­maha­mi hambatan dihadapi negara menuju visi Indonesia yang maju/sejahtera. Pemerintah meng­klaim ekonomi RI terbe­sar ke-16 di dunia dan produk domestik bruto (PDB) 3.000 dolar AS per kapita. Tahun 2012, target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, meski dibayangi inflasi relatif tinggi.

KELOMPOK kelas mene­ngah Indonesia, sesung­guhnya da­lam perdebatan, baik dalam kri­teria digunakan maupun fe­nomena kelas menengah sen­diri. Dalam tulisan ini, kita ti­dak perlu memasuki per­gu­la­tan/perdebatan Marx de­ngan Weber, misalnya. Pers­pektif Karl Heinrich Marx (1818-1883) hanya percaya dua kelas yang saling bertentangan: kaum borjuis/capital atau kaum pemilik modal dengan kaum buruh atau proletar/working class. Maximilian Weber (1864-1920) menga­ta­kan, kelas menengah tak ha­rus/per­lu diukur melalui ke­pem­i­likan faktor produksi (ka­pital). Ukuran digunakan bisa gabu­ngan pendapatan, pen­didikan, status sosial—semua hal bisa di­kuantifikasi. Meng­gu­nakan da­ta statistik, dilihat dari pen­dapatan berada antara ke­lompok pendapatan kaya dan di bawah garis kemis­kinan.

Barington More menyebut peran kelas menengah dalam sejarah demokrasi di banyak ne­gara mengajukan tiga rumus be­n­tuk negara. Pertama, kelas atas ditambah kelas bawah meng­hasilkan pemerintahan se­perti pemerintah komunis Uni Soviet. Kedua, kelas atas di­tambah kelas menengah yang berkuasa, maka peme­rintah fasis yang dihasilkan seperti Jerman dan Jepang. Ketiga, jika gabungan kelas menengah dan kelas bawah, yang muncul pemerintahan demokrasi seperti Inggris, Perancis, dan AS. Barrington hanya sampai rumusan pembentukan demokrasi.

Penjelasan detail dibuat Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Le­nin merujuk Marx, bahwa re­volusi akan terjadi jika pe­nin­dasan terhadap buruh se­ca­ra masif, dan buruh me­la­wan untuk revolusi. Hipotesis ini tidak terjadi, karena bagi Lenin ala­san kelas buruh tidak mela­wan karena tidak ada yang memberitahu.

Di Indonesia, kalau ada go­longan kelas menengah yang bercirikan independent thinkers, jumlahnya sangat sedikit. Per­nah organisasi bernama Se­rikat Mahasiswa untuk De­mokrasi (SMID) pada tahun 1990-an, lalu bermetamorfosis men­jadi Partai Rakyat Demo­kratik (PRD). Sebagian besar tak meminati politik/tak pe­duli pada kondisi bangsa dan ne­garanya. Mereka bahkan cen­derung fatalistis. Kaum ke­las menengah Indonesia le­bih berorientasi pada diri sen­diri. Apalagi menghadapi ke­las bawah yang kadang ber­pikir fatalistik—nrimo. Ciri mereka lebih menonjol pada: berbe­lanja di mal/konsumtif—bah­kan memaksakan diri, berse­nang-senang dan libur (bah­kan) ke luar negeri, aktivis sosial/sibuk di jejaring sosial, ti­dak malu menikmati fasilitas sub­sidi pemerintah/mau laya­nan harga murah, dan me­nuntut kebutuhan mereka dipenuhi.

Yang diperdebatkan ten­tang kelas menengah Indonesia, adalah tentang fenomena ke­las menengah itu tidak men­cerminkan perspektif Max Weber, misalnya. Kelompok ke­las menengah Indonesia s­e­cara pendapatan/belanja me­mang masuk dalam kate­gori kelas menengah—walaupun kelompok terbesar adalah ke­lompok kelas menengah ba­wah yang sewaktu-waktu da­pat (kembali) jatuh ke ke­lom­pok miskin, tapi, tidak meme­nuhi berbagai kriteria po­kok lain. Yaitu tentang golo­n­gan yang berpikir inde­penden (independent thinkers) dan atau kepedulian pada bangsa/nega­ranya. Justru, sebagian besar go­longan kelas menengah In­do­nesia apolitik dan lebih berorientasi pada diri mereka sendiri.

Golongan yang berpen­da­patan di atas kelom­pok mis­kin ini, antara lain kala­ngan profe­sional bekerja di sektor jasa dan sektor pro­duksi swas­ta dan peme­rintah (pe­gawai ne­ga­ra/peme­rintah—juga BUMN dan legislatif), kala­ngan profesional—juga bidang pendidikan (guru dan dosen), dan pengusaha usaha kecil-mikro. Artinya, sebagian besar ke­las menengah belum mam­pu menciptakan pem­bentukan atau pemukulan modal dan da­lam mengakses teknologi mo­­dern. Kelas menengah-te­ngah dan ataslah yang dapat hi­dup di atas garis subsistem, bahkan mereka menabung dan mem­beli barang di luar kebu­tuhan dasar. (*)

http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=2099

FORWARDER LOKAL CEMASKAN LIBERALISASI LOGISTIK 2013

Oleh JIBI

Senin, 02 Juli 2012 | 17:28 WIB

JAKARTA: Perusahaan forwarder nasional meminta jaminan dan proteksi pemerintah RI agar perusahaan multinasional/asing tidak menggarap usaha logistik domestik menjelang diberlakukannya liberalisasi dan integrasi logistik Asean 2013.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi) DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan, kegiatan usaha forwarder dan logistik domestik yang selama ini dikuasai pemain lokal berpotensi tergerus jika tidak ada proteksi melalui regulasi yang  tegas dari pemerintah dan instansi terkait di sektor tersebut.

"Kalau di Pelayaran diberlakukan asas cabotage dimana muatan domestik wajib diangkut kapal bernendera merah putih. Kami berharap di sektor logistik domestik juga di proteksi hal yang sama," ujarnya, Senin (2/7/2012).

Dia mengatakan hingga saat ini usaha logistik dan forwarder nasional menguasai lebih 90% market aktivitas penanganan logistik domestik melalui moda angkutan laut maupun udara, sedangkan untuk penanganan logistik ocean going atau internasional baru mampu meraih market 10%-15%.

"Market kegiatan logistik domestik masih menjadi andalan eksistensi usaha nasional di sektor tersebut," tuturnya.

Sofian yang juga Direktur PT Intermoda Natama Trans itu mengatakan, di Indonesia saat ini setidaknya terdapat 3.500 perusahaan forwarder dengan berbagai skala kegiatan mulai dari yang kecil, menengah hingga besar dengan kesiapan SDM, permodalan dan networking yang berbeda-beda.

"Di DKI Jakarta saja yang tercatat terdapat 1.200 perusahaan," ujarnya.

Kendati begitu untuk kegiatan logistik dan forwarder di DKI Jakarta khususnya yang melayani penanganan lalu lintas kargo dari dan Pelabuhan Tanjung Priok, telah ada proteksi dari Pemprov DKI melalui Peraturan Gubernur No:123/2010 tentang penerbitan SIUP Jasa Pengursan Transportasi (JPT) di DKI Jakarta.

Pergub tersebut, kata dia, mengharuskan rekomendasi ALFI DKI sebelum penerbitan izin oleh dinas perhubungan DKI Jakarta.

"Kami perketat pemberian rekomendasi tersebut, jika perusahaan multinasional atau asing maka harus menggandeng mitra lokal dengan porsi yang lokal yang lebih besar," ujarnya.

Namun, imbuh dia, proteksi di tingkat lokal tersebut hendaknya di lakukan juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia, sebab penanganan logistik tidak hanya dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok meskipun 65% lalu lintas barang ekspor impor maupun antar pulau di lakukan melalui Priok.

"Perlu diberlakukan standar regulasi yang sifatnya nasional, sebab proteksi usaha forwarder nasional tidak cukup hanya di dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok, untuk menghadapi liberalisasi logistik Asean 2013," paparnya. (k1/ra).

Sumber:  http://www.bisnis.com/articles/forwarder-lokal-cemaskan-liberalisasi-logistik-2013

MANAJEMEN WAKTU

Bagi Anda yang memiliki aktivitas beragam, waktu adalah sebuah kebutuhan penting agar mampu menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab sesuai jadwal. Tetapi bagi sebagian besar orang, akhir-akhir ini waktu sepertinya berjalan terlalu cepat hingga mereka sudah tak mampu berbuat apa-apa untuk
'mengejarnya'.

Ilmu pengetahuan mengenai manajemen waktu yang selama ini dipercaya mampu mengatasi persoalan itu, ternyata sudah tidak mampu mengatasi pergerakan waktu yang begitu cepat berganti dari malam ke pagi, dari pagi ke sore, dari sore ke malam. Semuanya begitu cepat berlalu tanpa mampu kita sadari bahwa manusia sebenarnya tidak pernah memiliki cukup waktu.

Teringat tentang sebuah tulisan kuno karya pemenang Nobel Sastra, Rabindranath Tagore, seorang pujangga besar yang pernah hidup pada abad kesembilan belas. Dalam tulisannya tentang waktu, Tagore berkata, "waktu tiada pernah usai di kedua tangan-Mu, oh Tuhan. Tak seorang pun menghitung menit-Mu. Siang dan malam berlalu, dan usia merekah dan luruh serupa bunga. Engkau tahu bagaimana menunggu. Abad-abad-Mu saling berlarian untuk menyempurnakan setangkai bunga liar kecil. Kami tidak punya waktu yang hilang, dan karena tak punya waktu, kami harus bergegas meraup kesempatan. Kami terlalu buruk untuk terlambat. Jadi, waktu itulah yang berlalu, sementara aku memberikannya kepada setiap orang yang bertikai tentang siapa yang memilikinya, dan altar-Mu kosong persembahan sampai akhir. Di hari kiamat, aku melangkah ketakutan kalau-kalau pintu sudah tertutup, tetapi aku mendapatinya di situ bahwa waktu memang tidak ada".

Karya Rabindranath Tagore tentang waktu, merupakan sebuah ilustrasi tempat kita berkaca dan memahami makna waktu secara sempurna. Waktu adalah ciptaan kita untuk mengatur pekerjaan dan beristirahat dalam sebuah keseimbangan yang harmonis, sehingga kita mampu menjaga keseimbangan hidup yang kita inginkan. Tetapi ketika rutinitas dan ambisi menyita semua porsi waktu, maka waktu yang kita ciptakan tersebut harus kita atur ulang lagi. Sebab, ternyata waktu yang telah kita susun sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman.

Kemajuan teknologi telah menghilangkan makna waktu. Sekarang ini jam kerja untuk perusahaan-perusahaan dan pribadi-pribadi yang beraktivitas dalam pasar global adalah pagi, siang, dan malam. Setiap pimpinan dan staf dalam pasar yang beraktivitas dua puluh empat jam harus bisa melek dan siaga penuh untuk memastikan bisnisnya berjalan sesuai rencana. Tidak ada lagi tempat untuk saling menyalahkan akibat waktu, setiap orang harus mampu mengatur sendiri untuk menjaga keseimbangan antara istirahat dan kerja.

Tak ada lagi alasan kemacetan jalan raya sebagai alibi keterlambatan atau turunnya kinerja. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Mulai sekarang, bangunlah kebiasaan-kebiasaan positif yang menerima keadaan tersebut sebagai realitas yang harus di jalani. Karena manusia, adalah aset organisasi terpenting yang mampu hidup menyesuaikan diri dengan semua perubahan waktu yang terjadi.

Ketika waktu tidak pernah cukup untuk Anda, maka Anda harus segera membangun budaya kerja dengan kebiasaan baru yang efektif dan positif bagi kemajuan kinerja. Sekarang saatnya untuk membangun mental positif dalam menghadapi perubahan zaman yang mengakibatkan Anda kekurangan cukup waktu untuk bekerja secara baik. Seperti kalimat terakhir dari Tagore yang berbunyi "waktu memang tidak ada", tidak perlu lagi Anda menunda sebuah pekerjaan dengan alasan tidak ada waktu. Sebab "waktu" itu memang tidak
pernah ada, yang ada adalah semangat dan motivasi Anda untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab secara sempurna.

Lantas apa yang harus di lakukan? Jawabannya adalah setiap orang harus mulai membiasakan diri untuk bekerja seperti cara orang kreatif, yaitu tidak mengenal waktu dan ruang, dan hanya bekerja berdasarkan
prinsip-prinsip kerja efektif yang berdasarkan pikiran positif, yang mampu mendukung keseimbangan hidup yang harmonis antara kerja, istirahat, olahraga, main-main, dan tidur. []

Sumber:  Milis Sarikata

PERINGKAT LOGISTIK INDONESIA MELONJAK KE-59

21 May 2012 16:13

Dalam dua tahun, peringkat kinerja logistik Indonesia berhasil melonjak ke posisi 59 pada 2012 dari posisi 75 tahunb 2010. Kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari upaya-upaya perbaikan yang dilakukan, seperti penerapan national single window system.

Demikian laporan Bank Dunia tentang peringkat kinerja logistik (logistics performance index) 2012. Jumlah negara yang disurvey mencapai 155 negara, sama seperti tahun 2010.

Singapura saat ini berada di peringkat teratas, disusul Hongkong di tempat ketiga, lalu Finlandia, Jerman, Belanda, Denmark, Belgia, Jepang, Amerika Serikat dan Inggris.

Khusus Indonesia, lima dari enam komponen penilai terjadi perbaikan, yakni customs (efisiensi proses bea cukai), international shipments (kemudahan dalam membentuk harga yang kompetitif dalam pengiriman internasional), logistic competence (kompetensi dan kualitas pelayanan logistik), tracking and tracing (kemampuan melacak dan mengetahui status pengiriman), dan timelines (ketepatan waktu). Satu-satunya yang tidak berubah adalah komponen kualitas infrastruktur (pelabuhan, rel kereta api, jalan dan informasi teknologi).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, peringkat kinerja logistik yang meningkat tersebut merupakan langkah yang positif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2015, terutama ketika memasuki Asean Economic Community.

“Pemerintah dan dunia usaha harus bisa lagi meningkatkan sistem logistik nasional. Apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional,” ujar Natsir.

Natsir menilai, dengan adanya peraturan Sislognas, sistem logistik bisa lebih baik. Menurut dia, Kadin meminta pemerintah untuk meningkatkan beberapa hal terkait sistem logistik agar lebih berkembang. Hal pertama adalah peningkatan revitalisasi biaya angkutan truk logistik, terutama karena armadanya yang kebanyakan telah berusia tua. Hal lain yang harus dikembangkan adalah pembangunan pelabuhan darat (dry port) di daerah perbatasan. Menurutnya, daerah perbatasan memiliki SDA yang tinggi dan itu merupakan salah satu penopang ekonomi. Dan hal yang berikutnya adalah pentingnya peningkatan sistem logistik migas. Menurutnya, sistem logistik migas yang baik dapat mencegah kesenjangan harga di wilayah barat dan timur Indonesia.

Dilansir dari Investor Daily, 21/5 

KENDALA AUDIT INTERNAL

Rekan-rekan Quality Club. Berikut ini rangkuman hasil diskusi kendala penerapan audit internal.

Beberapa masukan dari teman-teman saya hapus karena ada kesamaan isi.

Dari masalah yang teridentifikasi ini bisa diambil tindakan perbaikan yang sesuai guna meningkatkan kinerja kegiatan audit internal.

Kendala-kendala pelaksanaan audit internal:

1. Kurang Respon dari Manajemen (atasan) prioritas utama tetep produksi harus jalan - jadi Internal audit, hanya buang waktu

2. Pass atau Fail dalam proses Internal Audit tidak ada efek yang berarti, tidak seperti halnya audit dari Customer.

3. Internal auditor yg ditugaskan melakukan audit tetap memiliki tanggung jawab thd pekerjaan utamanya, akibatnya kesulitan untuk menjadwal audit dan pelaksanaan audit tidak efektif.

4. Seringkali auditor internal mengkaitkan tidak adanya reward tambahan sbg seorang auditor.

5. Auditee kurang merespon baik saat diaudit oleh internal auditor, bahkan beberapa orang merasa bahwa audit mengganggu pekerjaan utama.

6. Hasil temuan audit internal biasanya tidak di follow up dengan baik, karena tidak ada sangsi jika tidak difollow up.

7. Top management seringkali tidak melihat audit internal sbg alat u mendapatkan feedback untuk improvement bisnis perusahaan, mereka lebih melihat sebagai pesyaratan formal belaka u mempertahankan sertiikat iso 9001.

8. Komitmen manajemen yaitu mengenai pelaksanaan yang cenderung tertunda
karena terganggunya aktifitas utama masing2 section terkait pelaksanaan audit.

9. Auditor kurang punya power karena auditor internal berasal dari dalam organisasi sehingga temuan2 direspon tidak sepenuh hati.

10. kontrol dari superordinat atau manajemen atas follow up hasil audit lemah (ini jg berkaitan dengan komitmen)

11. pemahaman auditee tentang audit itu sendiri (kadang masih dianggap sebagai beban tambahan pekerjaan, belum mengganggap bahwa audit membantu proses perbaikan berkelanjutan)

12. kita selaku auditee kadang masih menganggap bahwa audit dilakukan untuk mencari2 kesalahan kita. padahal mestinya kita menganggap audit dilakukan untuk menunjukkan kepada kita bahwa masih ada kelemahan atas apa yang kita kerjakan selama ini.

13. kita selaku auditor internal terkadang sok telah mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh auditee. sehingga yang kita lakukan hanya terfokus pada mencari dokumen ini dan dokumen itu dan seringkali tidak menyentuh esensi dari proses yang dijalani oleh auditee. sehingga auditee akhirnya terfokus pada menyiapkan dokumen operasional, bukan pada level mengapa dokumen ini perlu dibuat, mengapa dokumen ini perlu disimpan dsb.

14. Komitmen manajemen yang ditunjukan oleh jajaran manajemen seringkali setengah hati. Sebagian contohnya respon jajaran manajemen yang kurang suka bila ada temuan yang berasal dari bagian yang dipimpinnya.

15. Tidak adanya semangat perbaikan system melalui audit internal yang ditunjukan oleh auditor internal yang notabene di rekrut dari seluruh bagian dalam organisasi karena mengganggap audit intenal adalah tambahan pekerjaan dan seharusnya menjadi pekerjaan divisi mutu.

16. Tidak adanya punish and reward atas kegiatan audit internal. Misal tidak adanya sangsi bagi divisi dengan temuan terbanyak atau punishment bagi divisi yang terlambat atau ogah2an menutup temuan yang dihasilkan.

17. Belum adanya pemahaman tentang system ISO dikalangan pegawai, sehinga kegiatan audit intenal di anggap aktifitas eksklusif yang tidak berpengaruh tehadap pegawai di level terbawah ( baca : mayoritas )

18. Belum seragamnya informasi yang di miliki oleh auditor internal terkait pelaksanaan audit internal. Misalnya bagaimana membuat laporan ketidaksesuaian dan potensi ketidaksesuaian. Ketidakjelasan ruang lingkup audit internal diantara auditor internal.

19. Kompetensi koordinator audit intenal yang kurang cakap bahkan terlihat tidak tahu bagaimana mengelola kegiatan audit intenal.

Salam
Zulkifli Nasution
http://zulkiflinasution.blogspot.com/

Sumber :  Milis QualityClub